rERANAN HAKIM MEDIATOR DA I. AM PENYEI.ESAIAN SENGKETA HART A BERSAMA PASC A P ERCER AI AN 1)1 MAHKAMAH SYAR1YAH KOTA BANDA ACEII Bah ru 11 Syalirizal Abbas Imait Jauliari ABSTRAK Pasal 35 aval (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa haria benda yang diperolch selama perkawinan menjadi harta bersama. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tcntang Penyebaran Kompilasi llukum Islam (KHl) sebagai hukum materil pada lingkungan Peradilan A gam a memuat kelentuan balnva suami aiau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak dipcrbolchkan menjual atau memindahkan haria bersama. Perkawinan mempunyai akibat hukum. dan salah satu hubungan hukum adalah haria bersama. Apabila terjadi perceraian. maka harta bersama wajib dibagikan anlara kedua pihak. Proses persidangan dalam perkara ini. sebelum dilanjutkan pemcriksaan pokok perkara wajib dilaksanakan mediasi scsuai Pcrma Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pcngadilan. Namun kenyataanmu mediasi harta bersama dalam praktik di Mahkamah Syar'ivah Banda Aceh sejak tahun 2016 tidak maksimal dan cenderung tidak berhasil, karena para pihak meminta diproses gugatan. sehingga llakim Mediator membuat berita acara penolakan damai oleh para pihak dan pemcriksaan pcrkaranya dilanjutkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mcnjelaskan peranan hakim mediator hambatan hakim mediator dalam menangani pcrkara/sengketa haria bersama pascaperceraian di Mahkamah. Syar*iyah Kota Banda Aeeh. Penelitian ini juga mengetahui upaya yang dilakukan untuk nicneegah dan mengatasi terjadinya hambatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian di Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dcngan pendekatan yuridis empiris. leknik pengumpulan data mclalui penelitian kcpustakaan untuk memperoleh data sckunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Analisis data \ang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui balnva peranan hakim mediator dalam menangani perkara.'sengketa haria bersama pascaperceraian sudah berjalan >aim. mediator sebagai pihak ketiga yang bcrsilat netral bcrperan aktif membangun Vlahasiswa Kelua Komis; Pombinibiisg Anggota Komisi Pembimbmg ] interaksi dan konuinikasi yang positif, sena menjembatani pertenuian para pihak, namun peranan mediator terscbut bclum optimal, Hambatan bagi Hakim Mediator dalam penyeiesaian sengketa harta bersama pascapcrceraian adalah hambatan internal dan hambatan cksterna!. L'paya yang dilakukan hakim mediator untuk mencegah dan mengatasi tcrjadinya hambatan dalam penyeiesaian sengketa harta bersama pascapcrceraian berupa sosialisasi manlaat mediasi dan mengikuti pelatihan ({raining) mediasi. Hakim Mahkamah Syar'ivah Banda Acch dalam menjalankan mcdiasi hendaknya dilakukan secara profesional. Ketua Mahkamah Syar'ivah Banda Acch hendaknya mclakwkan kegiatan sosialisasi kcpada masyarakat di Kola Banda Aceh tentang manlaat Mediasi, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) hendaknya melakukan evaluasi terhadap praktik mediasi di Pengadilan dan mcnambah jumlah Hakim Mahkamah Syar'i>ah. Dengan adanya mcningkatkan SDM Para Hakim dalam rangka mengoptimalkan proses mediasi dalam penyeiesaian sengketa harta bersama di Mahkamah Syafiyali. Kata kunci: Peranan mediator, penyeiesaian sengketa. harta bersama. MEDIATOR JUDGES' ROLES IN SETTLING MARITAL PROPERTIES DISPUTES POST-DIVORCE A T MAHKAMAH SYAR'IVAH OF BANDA ACEII Bahrun Svahrizal Abbas Inian Jauhari ABSTRACT Article 35 (I) of the Act Number I. I 9on Marriage provides that a property obtained within a marriage becomes marital properties. Presidential Instruction Number I, 1991 regarding the Dispersion of the Islamic Law ('ampliation in Indonesia (Kill) as a substance law at the Religion Court rules that a husband or a wife without the other consent shall not sale or transfer the propern. .-J marriage has a legal implication and one of the law connections is the property. If there is a divorce, hence the property must be divided among them. The trial process in this case, before the main dispute tried, there is a mediation comes first as the Supreme Court Regulation Number I. 2016 on the Mediation Procedure before the Court. However, the mediation at the Mahkamah Syar'ivah of Banda Aceh in practice since 2016 is not maximal and it is failed as the parties ask for lawsuit, hence the mediator judges make dismissal proceedings of peace by the parties ami the trial is continued. This research aims to know and explain the roles of mediator judges and obstacles faced by (he judges in settling the dispute oj marital properties after the divorce at Mahkamah Syar 'ivah oj Banda Aceh. This research also aims to know the efforts done to prevent and handle the hurdles in settling the disputes post¬divorce at Mahkamah Syar 'ivah of Banda Aceh. Thi