//

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI EMPIRIS PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak
Pengarang SAYID ANDI MAULANA - Personal Name
SubjectJUVENILE JUSTICE - LAW
JUVENILE COURTS
Bahasa Indonesia
Fakultas Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2018

Abstrak/Catatan

ABSTRAK LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Empiris pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh) Oleh : Sayid Andi Maulana ) Dahlan Muhammad Shaleh Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara anak. Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (3) dan (4) secara tegas menyebutkan kewajiban hakim dalam mempertimbangkan Litmas sebelum menjatuhkan putusan. Namun hingga saat ini masih ditemukan putusan pengadilan yang sama sekali tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Adapun beberapa putusan yang mempertimbangkan Litmas, tetapi hanya sebatas formalitas saja yaitu penyesuaian umur dan membenarkan beberapa fakta. Sejatinya Litmas merupakan kajian mendalam terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimana pada akhirnya memberikan rekomendasi terhadap perkara anak. Praktik tersebut merugikan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan bertentangan dengan falsafah dan tujuan sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui sebab-sebab hakim tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Aceh dan mengetahui konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Penulisan tesis ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan, dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian dikaitkan dengan proses pelaksanaannya dilapangan. Terhadap seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, alasan hakim tidak menguraikan laporan penelitian kemasyarakatan pada putusan yaitu karena pada prinsipnya sudah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan walaupun tidak menguraikannya dalam putusan, pada putusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan Litmas, adakalanya bukan hakim anak, sehingga tidak memahami kedudukan Litmas dalam sistem peradilan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah ketersediaan hakim anak yang terbatas. selanjutnya Litmas merupakan referensi bagi hakim dalam menetapkan hukuman yang sesuai terhadap si anak. Litmas tetap menjadi pedoman walaupun tidak dituangkan dalam putusan. Konsekuensi hukum jika hakim tidak mempertimbangkan Litmas adalah putusan batal demi hukum sehingga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya bisa ditahan hanya untuk proses penyelidikan, jika waktu nya telah habis maka dia tidak lagi dapat ditahan namun putusannya dapat diperbaiki kembali jika ada yang mengajukan gugatan terhadap putusan tersebut. Disarankan agar hakim mengulas Litmas pada putusan, termasuk rekomendasi yang diberikan oleh Bapas. Selain itu ketersediaan hakim anak, untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan lapangan. Agar setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum diperiksa oleh hakim yang bersertifikasi Hakim Anak. Disarankan juga kepada Kementerian Hukum dan HAM supaya memperhatikan ketersediaan tenaga fungsional Bapas serta peningkatan kompetensi agar menghasilkan Litmas yang semakin baik. Selanjutnya kepada pihak keluarga atau yang berkepentingan agar dapat memperhatikan isi putusan sudah mempertimbangkan Litmas atau tidak. Jika tidak maka sedapat mungkin mengajukan keberatan terhadap putusan. Agar putusan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan terhadap anak sebagaimana yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana anak. Kata Kunci ; Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Alasan Hakim, Konsekuensi Hukum ABSTRACT RESEARCH REPORTING REPORT IN THE CHILD'S CRIMINARY JUSTICE SYSTEM (Empirical Study on the Territory of the High Court of Aceh) Sayid Andi Maulana ) Dahlan Muhammad Shaleh Community research reports are an important instrument in the juvenile justice system. As stipulated in Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child provides that the judge shall consider a community research report before deciding on a child case. Article 59 paragraph 2 and article 60 paragraph 3 and 4 explicitly mention the obligation of judges in considering the Litmas before passing the verdict. However, until now there is still a court decision that does not consider the report of community research. As for some decisions that consider Litmas, but only limited to the only formality that is age adjustment and justify some facts. Indeed, Litmas is an in-depth study of children in conflict with the law which in turn provides recommendations for children's cases. Such practices are detrimental to the best interests of children facing the law and are contrary to the philosophy and purpose of the child criminal justice system itself. The purpose of this thesis is to find out the reasons why the judge does not consider the Community Research Report in the jurisdiction of the High Court of Aceh and to know the legal consequences if not conducted the Community Research Report. The writing of this thesis is done by literature and field research, and the approach used is empirical juridical, that is by first examine the legislation relevant to the problem under study to then be associated with the implementation process in the field. Against all the data collected were analyzed qualitatively. Based on the results of the research note that in deciding the case of children facing the law, the judge has a reason to not describe social research reports on the decision that is: a; The judge has in principle considered a community research report even though it does not elaborate on the verdict. In a decision which does not consider Litmas at all, it is sometimes not a child's judge, so it does not understand the position of Litmas in the juvenile justice system. This is evidenced by the limited availability of child judges. b; Litmas is a reference for judges in determining appropriate punishment of the child. Litmas remain a guideline even if it is not poured in the verdict. The legal consequence if a judge does not consider Litmas is a null and void decision. Against a child facing the law, he can be detained only for investigation, if his time has expired then he can no longer be arrested. The case was re-examined and the verdict rectified. Against a judgment that the judge does not consider a community research report, the ruling may be rectified if there is a lawsuit against the decision. It is recommended that the judge review the Litmas on the verdict, including the recommendations provided by Breath. In addition, the availability of child judges, to be adjusted with field demands. In order that every child's case against the law is examined by a judge who is certified by the Judge of the Child. It is also advisable to the Ministry of Justice and Human Rights to pay attention to the availability of Bapas functional personnel as well as increased competence in order to produce a better Litmas. Furthermore to the family or interested parties in order to pay attention to the contents of the decision has been considered Litmas or not. If not then as much as possible to object to the verdict. In order that the verdict can provide legal certainty and fulfill the sense of justice towards the child as would be achieved in the child criminal justice system. Keywords ; Community Research Report, Reason of Judge, Legal Consequences

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL) (KHAIRIL ANWAR R, 2019)

PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE) (RAHMADHANI SRI RISZKY, 2015)

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (MUHAMMAD NAZAR, 2017)

“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI OLEH ANAK” (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 3/PID.SUS.ANAK/2014/PN.DPS.) (REZKI FAUZI, 2017)

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENETAPAN DIVERSI HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA) (Naungan Harahap, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy