ABSTRAK KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Suatu Studi dari Perspektif Kebijakan HukumPidana) Ediwarman Muhammad Nur ** Eddy Purnama Dahlan Ali **** * *** Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menentukan bahwa: Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan perbuatan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Qanun belum mengatur tentang sanksi yang harus dipenuhi oleh pelaku berupa perlindungan korban kejahatan. Kehadiran Qanun hukum jinayah di Aceh diharapkan menjadi solusi terbaik terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual, sehingga qanun tersebut dapat diterapkan secara sempurna. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu: Bagaimana konstruksi aturan hukum tentang sanksi terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual dalam Qanun hukum Jinayah? Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anak pelaku pelecehan seksual dalam perspektif Qanun Hukum Jinayah? Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana terhadap anak dalam Qanun hukum jinayah dalam Sistim Hukum Nasional di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk: Mengkaji, menganalisis dan menjelaskan konstruksi aturan hukum tentang sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan pelecehan seksual dalam Qanun hukum Jinayah. Mengkaji, menganalisis dan menjelaskan ketentuan sanksi terhadap anak pelaku kejahatan pelecehan seksual dalam perspektif Qanun Hukum Jinayah. Mengkaji, menganalisis dan menjelaskan secara mendalam penerapan kebijakan hukum pidana terhadap anak dalam Qanun hukum jinayah dalam Sistim Hukum Nasional di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap kaedah hukum dan terhadap sinkronisasi hukum.Tahap penelitian Yuridis Normatif, melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview untuk melangkapi studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah serta pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif adalah sebagai bahan klarifikasi terhadap sumber data. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, konstruksi aturan hukum tentang sanksi terhadap anak pada Pasal 67 Qanun Hukum Jinayah Aceh, sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Akan materi qanun perlu penyesuaian dengan perkembangan ilmu hukum pidana, yaitu harus mengatur perlindungan khusus terhadap korban pelecehan seksual. Sanksi terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Qanun Hukum Jinayah masih bersesuaian dengan Maqashid Syari’ah terkait dengan kewajiban memelihara agama dan memelihara keturunan. Memelihara Agama merupakan hal yang sangat urgen, karena Agama sebagai kebutuhan primer pertama bagi kehidupan manusia. Menjaga keturunan merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan dan ini menunjukan tingginya martabat manusia dan sekaligus membedakannya dengan derajat kebinatangan. Maka ajaran Islam menggariskan ketentuan-ketentuan hukum tentang larangan mendekati zina. Kebijakan hukum pidana terhadap sanksi anak yang melakukan pelecehan seksual yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayah berupa hukuman cambuk, sesuai dengan Sistim Hukum Nasional di Indonesia. Kedudukan Qanun Hukum Jinayah dalam Sistem Hukum Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional dan oleh karena itu norma atau kaedah hukum yang diatur atau materi muatan dalam Qanun merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara regulasi tentang Syari’at Islam yang sudah berlaku di Provinsi Aceh dengan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, karena Aceh berkedudukan sebagai daerah otonomi khusus. Saran yang direkomendasikan yaitu perlu ada pengaturan tentang sanksi yang harus dipenuhi oleh pelaku pelecehan sekual berupa perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara langsung. Sehingga diharapkan kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk menyesuaikan konstruksi hukum tentang sanksi terhadap anak yang diatur pada Pasal 67 Qanun Hukum Jinayah Aceh. Kedudukan Aceh sebagai salah satu Propinsi yang mempunyai kewenangan khusus untuk melaksanakan syari’at Islam, maka diharapkan tidak ada lagi pihak yang mempertentangkan keberadaan Qanun Hukum Jinayah, karena secara yuridis tidak ada pertentangan terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh Aceh dengan sistem hukum Nasional, termasuk Qanun Hukum Jinayah. Kata Kunci: Qanun, Hukum jinayah, Sanksi, Anak, Pelecehan seksual * Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum ** Promotor *** Co-Promotor **** Co-Promotor ABSTRACT A STUDY OF QANUN JINAYAH (CRIMINAL LAW) ON SANCTION TO UNDERAGED PERPETRATOR OF SEXUAL HARASSMENT CRIME (A Study of Criminal Law Policy Perspective) Muhammad Nur Ediwarman ** Eddy Purnama Dahlan Ali **** * *** Article 67 of the Aceh Qanun (Law) Number 6 of 2014 on Qanun Jinayah stipulates that if a child who has reached the age of 12 (twelve) years but has not yet reached 18 (eighteen) years or is not married has committed Jarimah (crime), the child may be charged by the ‘uqubat (sanction) not exceed 1/3 (one third) of the 'Uqubat that has been determined for adults and/ or returned to his/ her parents/ guardians or placed in a place provided by the Aceh Government or Regency/ city government. The qanun has not regulated sanctions that must be fulfilled by the perpetrators in the form of protection of crime victims. The establishment of the Qanun Jinayah in Aceh is expected to be the best solution for children who commit sexual abuse so that the qanun can be applied correctly. As for the problem that is; what is the construction of the rule of law regarding sanctions against children who commit sexual harassment in the Qanun Jinayah? What is the provision of sanctions against children who commit crimes of sexual harassment in the perspective of the Qanun Jinayah? How is the application of criminal law policy to children in the Qanun Jinayah in National Legal System in Indonesia? This research aims to review, analyze, and explain the construction of the rule of law concerning sanctions against children who commit crimes of sexual harassment in the Qanun. Jinayah, assess, analyze and interpret the provisions of sanctions to child perpetrators of sexual harassment crimes in the perspective of Qanun Jinayah, assess, analyze and explain in depth the application of criminal law policies to children in the Qanun Jinayah in the National Legal system in Indonesia. This type of research is normative legal research, that is, research on legal methods and legal synchronization. Normative Juridical research stage is done through literature study (review of literature). As long as necessary, interviews can be conducted to complete the literature study. The approach used in assessing problems is the legislative approach, the concept approach and the case approach. The case approach in normative research is as a clarification material to the data source. The approaches used in reviewing the second problem were the legislative, comparative and the historical approach. Based on the results of the study, it can be seen that the construction of the legal rules on sanctions to children in Article 67 Qanun Jinayah of Aceh is by the principle of best interests for children in conflict with the law. The qanun material needs to be adapted to the development of criminal law science, which must regulate special protection for victims of sexual harassment. Sanctions for children who commit sexual harassment as stipulated in Article 67 of Qanun Jinayah is still in conformity with Maqashid Shari'ah (five foundational goals) related to the duty to save religion and save offspring. To save Religion is a very urgent thing because religion is the first primary need for human life. To save the offspring is one of the things that must be done and this shows the high dignity of human beings and at the same time distinguish it with the degree of bestiality. So the teachings of Islam outlines the legal provisions for the prohibition of adultery. Criminal law policy towards sanctions to children who commit sexual harassment crime in the Qanun Jinayah is caning punishment, which is by the National Legal System in Indonesia. The position of the Qanun Jinayah in the Indonesian Legal System is part of the national legislation system, and hence the regulated norm or regulated charge or content in Qanun is a subsystem of the national legal system. Therefore there is no contradiction between the regulation of Islamic Sharia which is applicable in Aceh Province with other laws and regulations in Indonesia because Aceh is domiciled as a special autonomous region The recommended suggestion is that there should be a regulation on sanctions fulfilled by the perpetrators of sexual harassment, that is, the direct protection of victims of sexual harassment. It is expected that the Government and the Aceh House of Representatives adjust the law construction of sanctions to children as regulated in Article 67 of Qanun Jinayah of Aceh. Because Aceh as one of the provinces that has exclusive authority to implement Islamic Sharia, it is expected that no one will contradict the existence of the Qanun Jinayah, for there is no legal contradiction between the legal products produced by Aceh and the National legal system, including Qanun Jinayah. Keyword : Qanun jinayah, Sanction underaged, Sexual harassment crime * Student of Doctoral Program of Law Science ** Promoter *** Co-Promoter **** Co-Promoter