ABSTRAK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu Tahun 2017) merupakan regulasi kepemiluan yang dibentuk oleh Legislatif bersama dengan Eksekutif Pusat sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang berimplikasi pada kekhususan Aceh dalam pelaksanaan Pemilu. Salah satunya terkait dengan pencabutan pasal 57 dan 60 ayat (1), (2), dan (4) dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) secara sepihak oleh UU Pemilu Tahun 2017 tanpa melalui prosedur konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terlebih dahulu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data hasil wawancara (primer) dan data tinjauan kepustakaan (sekunder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian rezim Pemerintahan Pusat telah berdampak pada disperioritas terhadap kekhususan Aceh. selain itu, kurangnya dukungan dan komitmen serta lemahnya pengawalan UUPA oleh elit-elit politik Aceh terutama yang memiliki jabatan politik di tingkat nasional juga memberikan momentum bagi Pemerintah Pusat yang masih memiliki pengaruh yang besar terhadap Aceh untuk menggeneralkan UUPA. Lahirnya UU Pemilu Tahun 2017 telah menghambat proses demokrasi di Aceh yang dapat dilihat dari konflik regulasi seperti yang terjadi pada lembaga pengawas Pemilu di Aceh yang menjadi debatable sehingga mengganggu tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung. Kata Kunci: UU Pemilu Tahun 2017, Kekhususan Aceh, UUPA.