KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH Arabiyani Husni Eddy Purnama ABSTRAK UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan pengakuan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan ini memberi legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Permasalahannya ialah bahwa materi Qanun tersebut dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Pemerintah Pusat menghendaki adanya perbaikan terhadap beberapa materi Qanun tersebut. Dilain pihak Pemerintah Aceh menganggap hal itu menyalahi MoU Helsinki. Rumusan masalahnya sebagai berikut: Pertama, apakah landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh? Kedua, apakah konsekuensi yuridis dari adanya Pasal 246 ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 247, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuiridis dari adanya Pasal 246 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif sekaligus metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Dengan sumber data adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan serta informasi dari para ahli atau pelaku sejarah sebagai pendukung data maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, menemukan landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh terdiri dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kedua, konsekuensi yuridis dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk selanjutnya diterapkan melalui pembentukan Qanun Aceh. Ketiga, konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Tentu sudah berlaku secara otomatis karena pada saat disahkan oleh Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh dan DPRA secara serta merta diundangkan dalam lembaran daerah Pemerintah Provinsi Aceh. Disarankan pihak kalangan akademis, pemangku jabatan yakni Pemerintah Aceh, DPRA dan Pemerintah Pusat untuk memperjelas dan memberi kepastian kepada rakyat Aceh agar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak dijadikan komoditas politik pada saat-saat tertentu. Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 perlu ditinjau ulang terkait pemaknaan terhadap bendera dan Lambang Aceh. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Bendera, dan Lambang. THE CERTAINTY OF ACEH ISLAMIC LAW (QANUN) NO.3 OF 2013 ABOUT ACEH FLAG AND LOGO Arabiyani Husni Eddy Purnama ABSTRACT The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B verse (1) to recognize that the country (Indonesia) acknowledges and respects the political units of local government which is special and exclusive legalized in the constitution. This recognition legitimates the Aceh Qanun (Sharia by Law) No.3 of 2013 about Aceh flag and logo which is the results of consolidation between Indonesian Government and Free Aceh Movement (GAM) party. This is mentioned in the Law No.11 of 2006 about Acehnese local government. The problem lies in how the Qanun essence contradicts with Government Regulation No.77 of 2007. The central government of Indonesia is willing to resolve the content of this Qanun. On the other hand, the Acehnese government sees this intention as a contradiction towards Memorandum of Understanding Helsinki. The problems are derived as follow: First, What is the basis of this Aceh Qanun No.3 of 2013 about Aceh flag and logo? Second, what are the juridical consequences of the existences of article 246 verse (2) and verse (4) along with article 247 Law No.11 of 2006 about Acehnese Government and the existence of Aceh Qanun No.3 of 2013 about Aceh Flag and logo? This study aims to examine and analyze the fundamental reason for the establishment of Aceh Qanun No.3 of 2013 about Aceh flag and logo. To examine and analyze the judicial consequences of the existence of the Law verse 246 article (2) and (4) along with verse 247 Law No.11 of 2006 and the existence of Aceh Qanun No.3 of 2013 about Aceh flag and logo. The research methodology used in this study is the normative law research method and empirical method with the legislation approach, history approach, conceptual approach, and comparative approach. With the resource of secondary data which are primary law material, secondary law material, tertiary law material, and information gathered from the expert and history actors as the data supports, therefore, the analysis can be done with a qualitative approach. The result of this study is elaborated as follow: First, finding out the fundamental thoughts of the of the establishment of Aceh Qanun No.3 of 2013 about Aceh flag and logo consisting of verse18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the drafting of verse 246 and 247 Law No.11 of 2006. Second, the judicial consequences from the establishment of verse 246 and 247 are valid to be later used for Aceh Qanun drafting. Third, the judicial consequences of Aceh Qanun No.3 of 2013 are valid juridically and can be followed up by the Acehnese government because it has been legalized in local gazete. This law has been effective automatically because it has been validated by Aceh Governor as the Provincial Government leader and Aceh House of Representative right after that in the Acehnese Province Gazette. It is suggested to the academicians, stakeholders especially Acehnese Government and Central Government to clarify and ensure the Acehnese people so that Aceh Qanun NO.3 of 2013 not be used as a political commodity at any particular time. Thus after the Government Regulations No.77 of 2007 is issued, the definitions of flag and logo need to be reviewed. Keywords: law certainty, flag, logo