ABSTRACT Minister of Finance Regulation No. 46/PMK/2006 concerning Procedures for Submitting Regional Financial Information and Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness explains that public financial information must be provided to the public. this is a human right that can be channeled with electronic or non-electronic media. In its implementation there are 17 municipal and district governments that do not even have a website as an electronic media on disclosure of local government financial statements through the internet. This research aims to examine and provide empirical evidence about the effects of regional government measures, original income area, debt, BPK audit results, budget variants, and human development indexs on disclosure of local government financial statements through the internet. The population of this research are local governments in Indonesia in 2016. This research used 198 local governments in Indonesia chosen by using stratified random sampling method. The result of this research shows that regional government measures, debt, BPK audit results, budget variants, and human development indexs have significant influence toward disclosure of local government financial statements through the internet. This research failed to prove the original income area on disclosure of local government financial statements through the internet. Keywords: disclosure of financial statements through the internet, regional government measures, original income area, debt, BPK audit results, budget variants, and human development indexs. ABSTRAK Peraturan Menteri Keuangan No. 46/PMK/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan bahwa informasi keuangan publik wajib diberikan kepada masyarakat ramai. Hal itu merupakan hak asasi mereka baik disampaikan dengan media elektronik maupun non elektronik. Pada pelaksanaannya terdapat 17 pemda kota dan kabupaten yang bahkan tidak memiliki website sebagai media elektronik dalam mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang dampak ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, utang, hasil audit BPK, varian anggaran, dan indeks pembangunan manusia atas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan 198 pemerintah daerah di Indonesia yang dipilih dengan menggunakan metode stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, utang, hasil audit BPK, varian anggaran, dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Penelitian ini gagal membuktikan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Kata kunci: pengungkapan laporan keuangan melalui internet, ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, utang, hasil audit BPK, varian anggaran, indeks pembangunan manusia.