ABSTRAK Keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penerapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di daerah. Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Aceh Tengah belum berjalan dengan baik, terutama dalam pembangunan politik masyarakat Aceh Tengah. Hal ini terlihat dari beberapa aspek permasalahan didalam Musrenbang, seperti kurangnya partisipasi masyarakat untuk hadir didalam pelaksanaan Musrenbang serta program usulan yang di usulkan oleh masyarakat di Kecamatan maupun di Kabupaten belum bisa membuat masyarakat sejahtera sepenuhnya. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pembangunan politik dalam Musrenbang dan kontribusi serta efektivitas Musrenbang terhadap pembangunan politik dalam mencapai kesejahteraan di Kabupaten Aceh Tengah. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yakni melalui wawancara dan pengolahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam mensejahterakan masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbang yakni usulan program pembangunan terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hasil selanjutnya menjelaskan Musrenbang sangat berkontribusi terhadap pembangunan politik melalui partisipasi masyarakat serta berkontribusi sebagai pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu pelaksanaan Musrenbang juga menjadi tidak efektif akibat adanya kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga pelaksanaan Musrenbang menjadi tidak terarah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan Musrenbang serta lebih mengoptimalkan Musrenbang agar berjalan sesuai dengan perencanaan. Kata Kunci: Musrenbang, Kesejahteraan, Masyarakat, Aceh Tengah ABSTRACT Law Number 25 of 2004 regarding National Development Planning System giving opportunities for the community to participate in the implementation process of Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) in the regions. But the implementation of Musrenbang in Aceh Tengah Regency is not going well, especially in the political development. It can be considered as a fail implementation because several aspects such as the lack of community participation to attend the Musrenbang itself and also the idea proposed by the community in Regency and District have not been able to arise the prosperity of society around completely. This thesis aims to explain how political development in Musrenbang and the contribution and effectiveness of Musrenbang to political development in achieving prosperity in Aceh Tengah Regency. The Qualitative Approachment is used in completing this thesis throught interviews and data processing. The results showed that there are obstacles in the implementaion of Musrenbang in order to arise the prosperity of society because the idea issued in Musrenbang does not meet the needs of society. It is also worsen by bthe fact that some people in charge does not fulfill their responsibilties as stated in the Musrenbang. Subsequent results explain that Musrenbang greatly contributes to political development through community participation and contributes to the economic growth of the community. In addition, the implementation of Musrenbang also becomes ineffective due to the interests of irresponsible individuals so that the Musrenbang implementation is not directed and not as expected. It is suggested to Aceh Tengah Regency Government to actively taking action in assessting and socializing the Musrenbang, and as well as optimizing Musrenbang so it can give the feedback as expected. Keywords: Musrenbang, Effectiveness, Community, Aceh Tengah