ABSTRAK Nur Azizah, 2018 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA TAKSI KONVENSIONAL AKIBAT PERSAINGAN KORPORASI DENGAN USAHA TAKSI ONLINE (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.59),pp.,bibl Yusri, S.H., M.H. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas mengatur secara umum tentang ketetapan kuota (jumlah armada) untuk Taksi Konvensional yang sebelumnya terdaftar empat perusahaan yang beroperasi di kawasan Kota Banda Aceh, namun setelah adanya taksi online jumlah armada taksi konvensional berkurang menjadi dua perusahaan terdaftar. Untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, maka ditetapkan standar tarif dan lokasi beroperasinya taksi online. Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, Dalam pasal 28 Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 mengatur secara umum mengenai ketetapan tarif bawah minimal Rp 3.500 per kilometer dan tarif atas minimal Rp 6.500 per kilometer bagi taksi konvensional dan taksi online. Hal ini dimaksud agar adanya standar biaya yang dikenakan kepada konsumen. Selanjutnya dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 181 tahun 2018 Tentang Penetapan Alokasi Khusus Jumlah Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Teknologi Informasi di Aceh pada poin keenam menyatakan bahwa setiap kendaraan yang diberi izin angkutan sewa khusus Aceh dilarang mengangkat penumpang dari simpul-simpul transportasi yaitu : terminal, stasiun kereta api, bandara dan pelabuhan penyeberangan. Namun pada kenyataannya masih ada taksi online yang melanggar ketentuan tersebut sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan taksi konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap usaha taksi konvensional akibat persaingan korporasi dengan usaha taksi online, juga untuk menjelaskan hambatan perlindungan hukum terhadap taksi konvensional akibat kehadiran taksi online. Serta menjelaskan penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah terhadap dampak dari persaingan usaha antara kedua jenis taksi tersebut. Perolehan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap usaha taksi konvensional akibat persaingan dengan usaha taksi online sudah dilakukanseperti taksi online telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 dan dalam Keputusan Gubernur Nomor 181 tahun 2018. Sedangkan mengenai taksi konvensional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan. Sedangkan yang menjadi hambatan perlindungan hukum adalah belum ada data ril dari usaha taksi online yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh sehingga sangat sulit mengendalikannya. Penyelesaiannya ditempuh melalui kerjasama yang saling menguntungkan masing-masing perusahaan, artinya taksi konvensional dan taksi online bekerjasama dan saling membantu untuk memenuhi penghasilan mereka. Disarankan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Aceh agar selalu memantau sopir taksi yang melanggar aturan dan kerjasama yang telah disepakati. Juga dapat memantau munculnya atau beroperasinya taksi online yang ilegal sehingga dapat merusak kerjasama yang telah ditetapkan oleh taksi konvensional dan taksi online selama ini.