PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) Ibsaini*) Mohd. Din**) Mahdi Syahbandir***) ABSTRAK Korporasi dalam UUPTPK merupakan salah satu subjek hukum yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Sejauh ini, di Indonesia pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat jarang terjadi. Lazimnya tanggung jawab pidana terhadap korporasi dibebankan pada pengurus dan pelaksana saja, sedangkan korporasi tidak pernah dipidanakan, termasuk di daerah Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bentuk-bentuk pertanggung jawaban korporasi terhadap tindak pidana korupsi di Aceh, 2) Alasan penegak hukum tidak membebankan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, 3) Akibat hukum yang timbul jika korporasi tidak dibebani pertanggungjawaban korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara para responden dan informan, sedangkan sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa : 1) Pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi pada tindak pidana korupsi di Aceh masih menitik beratkan pertanggung jawaban pidana pada pengurus dan pelaksana (natuurlijke person) korporasi. Seharusnya berdasarkan UUPTPK, beban pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada korporasi juga melibatkan korporasinya (komulatif-alternatif). 2) Korporasi di Aceh tidak dibebankan pertanggung jawaban pidana dikarenakan praktisi hukum menilai bahwa peraturan perundang-undangan memidanakan korporasi tidak jelas, ketidakmampuan (kurangnya pengetahuan/keilmuan) praktisi hukum juga menjadi alasan korporasi belum dibebani pertanggung jawaban pidana. Kemudian anggapan dari praktisi hukum bahwa pembebanan tanggung jawab pidana kepada person sudah mencakup korporasinya. 3) jika korporasi tidak dibebankan pertanggung jawaban pidana, dapat dinilai bahwa asas penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum dianggap dapat tebang pilih, sehingga keadilan tidak akan merata dalam masyarakat. Disarankan agar praktisi hukum dapat meningkatkan profesionalitas (pengetahuan dan keilmuan) dalam hal pertanggung jawaban pidana korupsi oleh korporasi, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu diharapkan dapat meminimalisir setiap kendala yang ada, sehingga korporasi dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana dan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi pada Korporasi, Pengadaan barang/jasa CORPORATION LIABILITY ON CORRUPTION IN THE PROCUREMENT OF GOVERNMENT GOODS AND SERVICES. (A Study in the Jurisdiction of Corruption Court of Banda Aceh) Ibsaini*) Mohd. Din**) Mahdi Syahbandir***) ABSTRACT Corporations in UUPTPK are one of the legal subjects that can be liable for criminal liability. So far, in Indonesia load of criminal liability to corporations in corruption related to the procurement of government goods and services is very rare. Normally corporate criminal liability is imposed on the board and officers only, while the corporation has never been punished, including in the province of Aceh. This research aims to know: 1) Corporate liability forms for corruption in Aceh, 2) The reasons of Law enforcers do not impose criminal liability on corporations, 3) Legal consequences if corporations are not burdened with corruption liability. This research is using field research methods, with empirical juridical approach. Primary data sources are derived from interviews of respondents and informants, while secondary data sources include primary, secondary and tertiary legal materials.The data obtained are then analyzed by qualitative approach. The results of this study reveal that: 1) Criminal liability to corporations in corruption crime in Aceh still focuses on criminal liability to boards and officers (natuurlijke person) of corporation. Based on UUPTPK, the burden of accountability of corruption in corporations also involve corporations (cumulative-alternative). 2) Corporations in Aceh are not subject to criminal liability because legal practitioners consider that legislation to penalize corporations is unclear, the inability (lack of knowledge / knowledge) of legal practitioners is also the reason corporations have not been burdened with criminal liability. Then the assumption from legal practitioners that the imposition of criminal responsibility to the person already includes the corporation. 3) if corporations are not subject to criminal liability, it can be concluded that the principles of law enforcement are not working properly under legislation and laws are deemed to be selective, so that justice will not be equitable in society. It is recommended that legal practitioners can improve their professionalism (ability and knowledge) in terms of corporation's corruption criminal liability, related to procurement of government goods and services. In addition, it is also expected to minimize any constraints that exist, so that corporations can be charged criminal liability and law enforcement work properly. Keywords: Criminal liability, corporate corruption, Procurement of goods / services