Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyatakan bahwa “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Namun pada kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho masih terjadi tindak pidana memiliki dan menggunakan senjata api tanpa izin. Baik disebabkan oleh faktor keamanan di daerah tempat tinggal pelaku tindak pidana, maupun faktor kurang pahamnya masyarakat tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, upaya penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin, dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin. Jenis penelitian hukum dan pendekatan yuridis empiris, atau penelitian hukum sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti dan menghubungkannya dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho antara lain: Faktor untuk menjaga diri atau membela diri, sebagai alat untuk mencari nafkah, melaksanakan tugas sebagai anggota GAM, sebagai persiapan melakukan tindak pidana yang lain.