//
PERPOLITIKAN KAUM DAYAH PADA PILKADA 2017 (STUDI KASUS : RELAWAN AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH NANGGROE ACEH DARUSSALAM) |
|
BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak |
|
Pengarang | Zahrul Fuadi - Personal Name |
---|---|
Subject | POLITICAL |
Bahasa | Indonesia |
Fakultas | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA |
Tahun Terbit | 2018 |
Abstrak/Catatan Entitas kaum Dayah merupakan suatu komponen civil power yang cukup berpengaruh di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Entitas ini telah masuk dan mempengaruhi proses kebijakan politik yang berlangsung di Aceh, terutama yang bersangkutan dengan penegakan syariat Islam dan nilai-nilai Ahlu Sunnah Wal Jama’ah. Sikap politik kaum Dayah yang berlangsung selama ini terpencar kedalam berbagai partai politik dan wadah yang ada. Menjelang Pilkada Aceh tahun 2017, dari kalangan kaum Dayah muncul sebuah wadah yang bernama Relawan Ahlu Sunnah Wal Jama’ah Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terbentuknya Relawan Ahlu Sunnah Wal Jama’ah Nanggroe Aceh Darussalam dan arah politik pada Pilkada Aceh tahun 2017 dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh pada penelitian ini melalui penelitian lapangan dan menggunakan teori civil society yang dikemukakan oleh Alexis De Tocqueville. Hasilnya menunjukkan bahwa Relawan Ahlu Sunnah Wal Jama’ah Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk karena dua faktor yang mendasar. Faktor pertama ialah sebagai alat untuk memperjuangkan hasil kesepakatan antara massa parade Aswaja dengan Pemerintah Aceh dan mengawal nilai-nilai Ahlu Sunnah Wal Jama’ah agar tetap eksis dalam tata kelola pemerintahan. Sedangkan faktor kedua adalah untuk merespon moment Pilkada Aceh tahun 2017. Arah politik dari gerakan ini ialah mendukung salah satu kandidat peserta Pilkada Aceh tahun 2017, yaitu Muzakkir Manaf dengan T A Khalid. Adapun saran dari hasil penelitian ini kepada kaum Dayah ketika akan membentuk suatu pergerakan agar dipersiapkan dengan baik. Sehingga tujuan dari pergerakan tersebut lebih berhasil. Kemudian kepada pemerintah Aceh harus merealisasikan kesepakatan yang telah ditandatangani. Kata kunci : civil society, perpolitikan kaum dayah | |
Tempat Terbit | Banda Aceh |
Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan ANALISIS VOTING BEHAVIOR DI KALANGAN PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KOTA BANDA ACEH 2017 (Syifa Uddin, 2018) |
|
Kembali ke sebelumnya |