ABSTRAK ZAKI BUNAIYA TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2018 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv.80), pp., bibl (KURNIAWAN, S.H., LL.M) Pengadaan senjata api standar militer untuk Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjalan tugas dan fungsi yang bersifat khusus menjaga keamanan negara. Dalam hal ini memungkinkan Polri sebagai lembaga Non Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia melakukan pengadaan serta menggunakan senjata api standar militer untuk tugas yang bersifat khusus. Penulis ingin menelaah mengenai jenis pengadaan senjata api yang seperti apa yang diperbolehkan pengadaannya oleh peraturan perundang-undangan untuk Institusi Kepolisian Republik Indonesia serta prosedur pengadaannya. Namun dalam hal ini masih terdapat pemasalahan dalam proses pengadaan senjata api yang dilakukan Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyangkut klasifikasi senjata api yang diadakan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui jenis pengadaan senjata api seperti apa yang di perkenankan untuk instansi Polri menurut peraturan perundang-undangan serta mekanisme prosedur pengadaannya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus kepada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis serta wawancara sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa dalam pengadaan senjata api di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus untuk senjata api standar militer mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, mekanisme serta pedoman pengadaannya merujuk kepada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya suatu pengaturan regulasi yang lebih jelas mengenai senjata api di Indonesia serta pengaturan mengenai peruntukan senjata api tersebut. Dalam pengadaan senjata api sendiri terutama senjata api standar militer yang di peruntukan kepada instansi non Kemenhan dan TNI, penting bagi Polri berkonsultasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini melalui Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, konsultasi dan koordiansi dibutuhkan guna menghindari adanya ketidaksepahaman antar lembaga yang bersangkutan, serta menhindari adanya pengadaan senjata api yang bersifat illegal.