ABSTRAK Fadhil Ilhamsyah, 2014 EFEKTIFITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DALAM PERWUJUDAN DEMOKRASI DI ACEH (Studi Kasus : Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Periode 2012-2017) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah (viii-85), pp, tabl, bibl, app. (Dr. Adwani, SH, M.Hum, Ishak, SH, MH) Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh secara langsung merupakan salah satu instrumen penting dalam demokratisasi lokal di Aceh. Banyak pihak beranggapan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2012 secara umum berjalan secara jujur, adil, bebas dan damai. Akan tetapi, pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2012 masih ditemukan praktek-praktek intimidasi, kekerasan dan politik uang (Money Politic) sehingga dapat merusak perkembangan demokrasi di Aceh. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2012 sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, untuk menganalisis kendala sehingga Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2012 belum berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan untuk menganalisis solusi agar Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian keperpustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji karya tokoh, pendapat ahli dalam bentuk buku-buku, jurnal dan internet.Sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mewawancarai responden dan informan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksananan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2012 belum sepenuhnya berjalan efekif sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini disebabkan masih adanya ketidakpastian landasan hukum tentang Pemilukada, banyaknya terjadi praktek-praktek intimidasi dan kekerasan serta adanya praktek politik uang (Money Politic). Kendala-kendala dalam Pelaksananan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2012 belum berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi yaitu ketidakpastian landasan hukum dan pergeseran jadwal Pemilukada, Intimidasi dan kekerasan dan praktek politik uang (Money Politic). Solusi agar pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ialah kepastian regulasi dan jadwal Pemilukada, ketegasan penyelenggara Pemilukada dan kesadaran perilaku politik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, ketegasan regulasi dan kesadaran masyarakat terhadap praktek politik uang (Money Politic). Para calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur bersama Tim Sukses (TIMSES) dan partai pendukung hendaknya tidak melakukan praktek-praktek yang dapat menggangu pertumbuhan demokrasi seperti intimidasi dan kekerasan, serta politik uang (Money Politic). Kemudian komunikasi yang intensif antar Stakeholder Pemilukada dan perilaku politik calon yang santun dapat membuat Pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Kata kunci: Efektifitas, Pemilukada Aceh, Demokrasi