ABSTRAK MUHAMMAD WALIYULLAH, TINJAUAN YURIDIS PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTIK DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 52) pp.,bibl. Kadriah, S.H., M.Hum. Pembebanan pesawat terbang secara utuh oleh debitur sebagai objek jaminan kredit tidak dapat dilakukan lagi saat ini. Dengan demikian debitur hanya dapat menjaminkan mesin dan kerangka pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit. Hal ini timbul dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur pembebanan pesawat terbang secara utuh sebagai objek jaminan kredit sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Penerbangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kedudukan pesawat terbang sebagai objek jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pendaftaran pesawat terbang yang dijadikan sebagai objek jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (legal research). Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu peraturan-peraturan hukum, doktrin dan asas-asas hukum bagi ketentuan-ketentuan keperdataan mengenai jaminan hipotik atas pesawat terbang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembebanan hak jaminan kebendaan terhadap pesawat terbang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak dapat dilakukan secara utuh. Hal yang dapat dijaminkan adalah mesin dan kerangka pesawat terbang. Sehingga ketentuan tentang hipotik pesawat terbang sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan tidak dapat digunakan lagi. Pembebanan hak jaminan kebendaan hanya dapat dilakukan terhadap mesin dan kerangka pesawat terbang. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Konvensi Cape Town Tahun 2001. Konvensi tersebut merupakan aturan khusus dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Penerbangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang berkaitan dengan pembebanan pesawat terbang sebagai objek jaminan pelunasan hutang. Disarankan juga untuk membentuk regulasi hukum yang khusus terkait pengaturan pembebanan pesawat terbang sebagai objek jaminan pelunasan hutang.