TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA AKTA PERJANJIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS Helmi Abdul Azis Dahlam Ali Suhaimi ABSTRAK Akta notaris sebagai akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, namun akhir-akhir ini seringkali akta notaris menjadi alat atau sarana untuk melakukan kejahatan penipuan maupun kejahatan lainnya. Masalah pokok dalam penelitian ialah (1) Apakah akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dapat menjadi sarana tindak pidana penipuan?. (2) Apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan sarana akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris?. (3) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan?. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah akta perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dapat menjadi sarana tindak pidana penipuan, mengetahui dan mengkaji apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, akta perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dapat berfungsi sebagai instrumenta delicti atau sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan. Akta yang dibuat dengan tanpa hadirnya para pihak yang lengkap dan tidak jelasnya objek perjanjian (hal tertentu) serta mengandung unsur causa tidak halal dalam perjanjian berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dari akibat penyalahgunaan akta tersebut. Penggunaan akta notaris sebagai sarana tindak pidana (instrumenta delicti) penipuan merupakan perkembangan modus operandi kejahatan penipuan dengan berlindung dibalik kesucian perjanjian supaya terhindar dari ancaman pidana. Kedua, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan penipuan yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan sarana akta perjanjian yang dibuat di hadapannya. Notaris telah menerbitkan akta yang mengandung cacat hukum dan kemudian digunakan sebagai sarana kejahatan penipuan, perbuatan tersebut merupakan pembantuan (medeplichtigheid) yang mengandung kesalahan karena kesengajaan (dolus) yaitu kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai suatu keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (Opzet bij zakerheids bewustzijn) atau disebut juga kesengajaan secara keinsyafan kepastian (dolus eventualis). Notaris yang telah mendapatkan pembekalan yang cukup untuk menjadi seorang notaris yang profesional dan telah diangkat sumpah atas jabatan tersebut tentunya sangat menyadari bahwa apa yang ia lakukan dengan menerbitkan akta tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana (alat) untuk melakukan tindak pidana penipuan maupun tindak pidana lainnya. Perbuatan notaris tersebut dikwalifikasi sebagai perbuatan pembantuan (medeplichtigheid) tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ke-2 KUHP Jounto Pasal 378 KUHP. Ketiga, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan tersendiri secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, melakukan gugatan ganti kerugian dengan cara penggabungan dengan perkara tindak pidana (bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara pidana) berdasarkan pasal 98 ayat (1) KUHAP, atau mengajukan permohonan restitusi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan hasil penelitan disarankan, Pertama, agar pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur tentang jabatan notaris yang memuat larangan-larangan secara tegas kepada notaris untuk menerbitan akta yang cacat hukum dan berimplikasi batal demi hukum. Kedua, agar pemerintah dapat kembali menyempurnakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dengan mencantumkan ketentuan pidana secara tegas kepada notaris yang melakukan kejahatan pemalsuan akta serta pembantuan dalam kejahatan penipuan dan kejahatan lainnya dengan menerbitkan akta notaris yang cacat hukum. Ketiga, agar pemerintah dapat menyempurnakan regulasi terkait pemulihan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana dengan memperhatikan asas efektifitas pemulihan kerugian yang dialami korban dan memiliki daya paksa yang kuat kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian tersebut. Kata kunci : Tindak Pidana Penipuan, Perjanjian di Hadapan Notaris CRIMINAL FRAUD OFFENSES BY UTILIZING DEED DOCUMENT IN THE PRESENCE OF NOTARY PUBLIC OFFICIAL Helmi Abdul Azis Dahlan Ali Suhaimi ABSTRACT The notarial deed as an authentic act has an essential function in society. The need for written evidence in the form of an authentic deed increases in line with increasing demand for legal certainty as one of the principles of the constitutional state. The notarial deed is perfect, powerful and complete evidence which enable to ensure legal certainty as well as to avoid disputes, however, recently it often becomes a tool to perform a fraud or other crimes. This phenomenon has caused legal uncertainty for the community because it is no longer becomes the strong and absolute evidence, it even becomes a tool of criminal acts. The main research problems in this study are (1) Do the deed of agreement of parties which made by a notary can be a means of criminal fraud? (2) Does notary public be held criminal responsibility for fraud committed by tools of deed of parties’ agreement? (3) What are the efforts should be taken by the injured party? The aim of this thesis is to investigate and assess whether the deed of parties’ agreement created in the presence of a notary public official can be a tool for criminal fraud; to find out and to assess whether the notary public can be held criminal responsibility for fraud which committed by means of deed of parties’ agreement in the notary public official; and to find out the efforts can be taken by the injured party. This study is a normative legal research or juridical-normative by utilizing library research through secondary data collection. The data collection for this study is collected by reading several resources such as academic texts, books, newspapers, regulations, court decisions and other reading sources which are related to this study. The results of this study are: first, the deed of agreement which made in a public notary may serve as an instrumenta delicti or a tool to perform frauds. The deed which made without a complete of the parties, lack of content agreement (certain things) and an element of illicit causa in the agreement have a high potential loss for one party as the consequence of abuses of the deed irresponsibly, unmorally and ethically. The use of a notary as a tool of fraud (instrumenta delicti) is an advance of fraud to hide the sanctity of the agreement in order to avoid criminal threats. Second, a notary can be held criminal responsibility for fraud which is committed by others using deed agreement as tools. The notary who has issued a deed containing legally flawed and used as a tool of crimes, such action is an assistance (medeplichtigheid) containing errors intentionally (dolus) which has no purpose, but accompanied by a conviction of the results (Opzet bij zakerheids bewustzijn) or it is called as certainty of intent (dolus eventualis). A notary who has been getting enough debriefing as a professional notary and has been appointed oath on his/her job should be aware on what he/she was doing by issuing certificates that implicates void by operation of law which can be used as tools to do fraud or other criminal actions that could harm others (harm victims of crime). This notary’s act is qualified as the co-assistance (medeplichtigheid) for criminal fraud as refer to article 56 of the 2nd KUHP Junto article 378 KUHP or the offense of criminal fraud. Third, there are certain efforts can be taken by the injured party in a criminal fraud by using deed of agreement in the presence of notary office which are the injury party could pursue a tort according to Article 1365 KUHP, to claim compensation by merging the criminal offense (simultaneously with the examination of the principal criminal offense) based on article 98 paragraph (1) KUHAP, or apply for restitution based on law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims Junto Government Regulation Number 44 of 2008 on the Granting of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims, and Regulation of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) Number 1 of 2010 concerning Standard Operating Procedure Request and Implementation of Restitution. There are three main suggestions based on the finding of this study which are; first the regulation that regulate notary profession both regulations and other rules below containing prohibitions expressly to the notary in issuing certificates that implicates void by operation of law. It is important to prevent the notary to publish the deed which conflicts with the law and could be potentially used as a tool to perform fraud or other criminal acts that could harm either one party or other parties. Second, the goverment have to accomplish the law Number 30 of 2004 concerning Notary profession on the amendments to the law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2014 to include criminal provisions expressly to the notary who committing the crime of forgery deed as well as assisting fraud and other crimes by using the notary document which is contrary to law. Third, regulations which related to the recovery of victims should be enhanced by including the effectiveness principles of the recovery of victims and this regulation should have strong power to force the perpetrators to recover those losses. Key words : criminal fraud, notary public official