PERJANJIAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI ACEH Muhammad Isra Ilyas Ismail** Adwani*** ABSTRAK Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah secara tegas menyebutkan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis, namun kenyataannya ada praktik pinjam nama perusahaan untuk ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa pemerintah dengan dilakukannya subkontrak pelaksanaan keseluruhan pekerjaan utama oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan menjelaskan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa konstruksi bila perorangan/badan usaha peminjam nama perusahaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hak dan kewajiban perorangan/badan usaha yang meminjam nama badan usaha lain, akibat hukum terhadap perusahaan penyedia jasa dan Perorangan/Badan Usaha peminjam nama perusahaan bila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak, dan Faktor yang menyebabkan perseorangan/badan usaha meminjam nama badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan jasa konstruksi. Penelitian ini adalah penelitian empiris, sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan lapangan, perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainya, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancara responden dan informan secara kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan tanggung jawab perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia jasa konstruksi berdasarkan kontrak perjanjian, setiap keterlambatan, tidak sesuai dan tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh peminjam nama perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia jasa konstruksi berdasarkan kontrak. Hak dan kewajiban Perorangan/Badan Usaha yang meminjam nama perusahaan penyedia jasa konstruksi didasarkan pada surat kuasa yang memberikan kewenangan kepada peminjam nama perusahaan penyedia jasa untuk bertindak atas nama perusahaan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan pengadaan jasa kosntruksi. Akibat hukum yang terjadi terhadap perusahaan penyedia jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, berupa pemutusan kontrak sehingga di blacklist perusahaan tersebut selama 2 (dua) tahun, dikarenakan tidak sesuai maupun tidak selesainya pekerjaan tersebut oleh Perorangan/Badan Usaha yang meminjam perusahaan penyedia jasa berdasarkan surat kuasa. Akibat hukum yang dialami oleh Perorangan/Badan Usaha yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dan surat kuasa adalah menganti setiap kerugian yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan jasa kontruksi, Dan Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik pinjam nama perusahaan disebabkan pada beberapa hal yakni : faktor Tidak mempunyai Badan Usaha, faktor Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi tidak sesuai, faktor Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi tidak sesuai, faktor Tidak Memenuhi Kemampuan Dasar Bidang/Sub Bidang Pekerjaan, dan faktor Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Disarankan pembenahan adminitrasi pengadaan jasa konstruksi khususnya dari awal pembukaan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan ditandatanganinya kontrak perjajian pekerjaan, Kepada perusahaan yang meminjamkan nama perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa atau pengadaan barang juga ikut andil dalam pekerjaan, walau sudah dibuatnya surat perjanjian antara kedua belah pihak. Perusahaan penyedia jasa konstruksi juga tidak melakukan praktek pinjam nama perusahaan, apabila perusahaan yang meminjam nama perusahaan wanprestasi, maka perusahaan pemberi pinjam nama perusahaan akan mengalami kerugian imateriil dan kepercayaan dari pemerintah dan akan masuk daftar hitam. Pihak pemerintah disarankan agar melakukan evaluasi dokumen administrasi secara cermat dan teliti dan bila perlu melakukan klarifikasi mendalam secara langsung. Kata Kunci: Perjanjian, Pinjam Nama Perusahaan, dan penyedia Jasa Konstruksi.   CREDIT AGREEMENT AUCTION COMPANY NAME IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT PROCUREMENT CONSTRUCTION ACEH PROVINCE Muhammad Isra Ilyas Ismail** Adwani*** ABSTRACT Article 87 paragraph (3) of Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa expressly prohibits companies that have won subcontract the work to another company or another party. The fact is the company that won the auction has lent its name to the other party. The name of borrowing done by the other parties to meet the requirements that have been determined to follow the auctions conducted by the auction committee. This study aims to analyze of the responsibility of the individual / entity auction winners who provide construction services do not carry out the work in accordance with Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, analyze the rights and obligations of individuals / entities who borrowed the name of other business entities, analyze the legal consequences of the borrower company name, and analyze the factors that cause an individual / company borrows other companies to participate in the auction procurement of goods and services. This research is an empirical law, so that the approach used is the approach of legislation, the approach of legislation is done by first examining legislation relevant to the problem under study and determine the applicability of the law was in fact Moreover, the field data used to support the literature data and to support the analysis of secondary data and interviews dilakukanya to add confidence. The data obtained were analyzed qualitatively that will generate analytical data that is prescriptive. The research shows corporate responsibility up to the winner to provide services based on the construction contract construction services. Rights and obligations of individuals / entities who borrowed the name of the other business entities is based on a power of attorney to act on behalf of the company issued by the notary with the permission of the owner of the company. The results showed the responsibility of service providers who provide services based on the construction contract construction services with the service user. Rights and obligations of Individuals / entities that borrowed the name of the other business entities is based on a power of attorney to act on behalf of the company issued by the notary with the permission of the owner of the company. As a result of accepted legal service providers who lent the company name, the form in its list of blacklisted the company for two (2) years of not doing the job or not completion of the services, construction services, construction workmanship. As a result of law accepted by the Individual / Company as a result of not doing work services, construction or completion of construction services, construction in accordance with the power of attorney and the agreement is to replace any losses incurred during the construction work. And Factor-factors that cause the practice of lending company name disebab on several things: the factors Not having Enterprises, factors Sertifikat Badan Usaha (SBU) or Qualification Certificate Enterprise), Construction Services is not appropriate, the factors Classification Certificate Enterprises construction services is not appropriate, the factors Unsatisfactory Basic ability field / Sub field Work, and faktor Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) or Financial capability Time factor and Sisa Kemampuan Paket (SKP) or Time capability Package. Suggested to improve the administration of the procurement of construction services especially from the beginning of the procurement of goods / services to the government until the signing of the contract of work, To companies that lend the name of the company in the implementation of service work or procurement of goods also contribute in the work, although already made a letter of agreement between both parties . The company also does not practice borrowing the name of the company, if the company that borrowed the name of the company's default, the company lending company name will experience imateriil losses and trust from the government and will be blacklisted. The government is advised to evaluate the administration documents carefully and thoroughly and if necessary check the field Keywords: Agreement, and Loan Company, and Construction Services.