PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT DAERAH ACEH Taufik Azhari Mahdi Syahbandir ABSTRAK Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, jaminan sosial ini diselenggarakan oleh sebuah badan publik yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut (BPJS) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program diantaranya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. BPJS Ketenagakerjaan menganut prinsip kepesertaan dalam pelaksanaannya bersifat wajib. Dalam hal ini Pemerintah Daerah khususnya pada lingkungan Sekretariat Daerah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada tenaga kontrak dengan mendaftarkannya pada BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari 514 tenaga kontrak yang bekerja pada Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh belum satupun didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan kecelakaan dan kematian tenaga kontrak pada Sekretariat Daerah Aceh, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan implikasi hukum yang timbul terhadap Sekretariat Daerah Aceh akibat belum mendaftarkan tenaga kontrak pada BPJS Ketenagakerjaan terkat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis-empiris. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner, sedangkaan data sekunder diperoleh dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, majalah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Mahasiswa Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam pelaksanaannya dari jumlah keseluruhan 514 tenaga kontrak belum ada satupun yang didaftarkan oleh Pemerintah Aceh pada program BPJS Ketenagakerjaan tersebut guna memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian terhadap tenaga kontraknya. BPJS Ketenagakerjaan sudah berinisiasi mengirim surat kepada Pemerintah Aceh untuk segera mendaftarkan tenaga kontraknya pada BPJS, namun sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada tindak lanjut apapun dari pihak Sekretariat Daerah Aceh sehingga tenaga kontrak yang saat ini bekerja pada instansi tersebut tidak terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. Kedua, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian tersebut antara lain tidak adanya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Aceh untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian terhadap tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Anggaran yang ada hanya diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dipekerjakan berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Di samping itu, tidak adanya aturan yang mengatur secara rinci tentang hak tenaga kontrak yang dipekerjakan oleh Sekretariat Daerah Aceh khususnya yang berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja dan kematian juga merupakan salah satu kendala yang sangat signifikan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, kurangnya pemahaman tenaga kontrak terkait hak mereka sebagai pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang belum memadai juga menjadi salah satu kendala yang harus segera diatasi. Kendala lainnya yang juga terjadi adalah kurang proaktifnya pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasi dan mengedukasi tenaga kontrak terkait jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang berhak diperolehnya. Ketiga, implikasi hukum yang terjadi akibat tidak didaftarkannya tenaga kontrak pada BPJS ketenagakerjaan ini adalah terjadinya pengabaian hak-hak tenaga kontrak yang berujung pada pengabaian pemenuhan hak asasi tenaga kontrak itu sendiri berupa perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan kematian. Pemerintah Aceh khususnya Sekretariat Daerah Aceh disarankan untuk segera mendaftarkan para tenaga kontraknya pada program BPJS Ketenagakerjaan guna mendapatkan perlindungan hukum terhadap jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk tenaga kontrak yang dipekerjakannnya. Di samping itu, Pemerintah Aceh juga disarankan agar mencari solusi alternatif guna mengatasi kendala-kendala seperti yang diuraikan di atas guna memenuhi hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja dan kematian. Di samping itu, untuk menghindari meluasnya implikasi hukum yang berakibat lebih fatal ke depan disarankan agar Pemerintah Aceh segera memenuhi hak-hak asasi tenaga kontrak berkaitan dengan jaminan sosial ini dengan cara mengikutsertakan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kepada BPJS ketenagakerjaan disarankan agar lebih proaktif dalam mensosialisasikan dan mengedukasi tenaga kerja khususnya tenaga kontrak yang bekerja di bawah manajemen Sekretariat Pemerintah Aceh tentang jaminan kecelaan kerja dan jaminan jaminan kematian tersebut. Kata kunci : Perlindungan Hukum, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian LAW PROTECTION ON SOCIAL SECURITY OF WORK ACCIDENT AND DEATH OF CONTRACTING WORKERS AT ACEH’S REGIONAL SECRETARIAT Taufik Azhari Mahdi Syahbandir ABSTRACT Social security system imposed in Indonesia is called as National Social Security System (SJSN). Pursuant to the Act Number 40, 2004, a public institution called as Social Security Administrator (BPJS), which is accountable for the President. Article 6 paragraph (2) of the Act Number 24, 2011 on BPJS, states that BPJS on Labor is holding several programs of working accident security and death security. The BPJS on Labour applies the principle of participation and in its implementation is compulsory. In regard with this the local governments especially at Regional Secretary of Aceh is compulsory to provide work accident social security and death security towards contracting workers who work are eligible to be registered at the BPJS on Labor. However, in practical fact shows that 514 of the employees working at the Aceh Regional Secretariat at the BPJS on Labour have not been registered yet. This research aims to evaluate the implementation of legal protection towards the accident and death of the contracting employers at Secretariat Office of Aceh, hurdles faced in the implementation, and legal impacts on Aceh Regional Secretariat Office due to its ignorance in registering contracting workers at the BPJS on Labour in obtaining social security at works and death. This is empirical juridical research. The sources of data used in this research comprises of primary and secondary data. Primary data are obtained from field research by using interview and questionnaire, while secondary data are obtained by exploring statutes, scientific books, magazines and other library sources. This research applies statutory approach. The findings are firstly, in the implementation, from 514 of contracting employees there has no any contracting parties registered by Aceh Government into the BPJS on Labour Program in order to get work accident security or death security. BPJS on Labour has initiated to send a letter to Aceh Government to register their contracting employees; however, there is no any followed up action yet from Aceh Regional Secretariat Office hence they are not protected in the work accident social security and death security. Secondly, obstacles faced in the practice are there is no budget provided the Government of Aceh in providing the Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School The Head of Supervision Commission The Member of Commission work accident social and death security for contracting employees working at the secretariat. There is only provided for civil servants (PNS) and Civil Servant under Work Agreement (PPPK) working based on the Act of State’s Civil. In addition, there is no detail regulation on the right of contracting workers at employed at the Secretariat especially in regard with the work accident social and death security deemed as the most significant hurdle. Moreover, lack of understanding amongst the workers about getting the protection of the work accident social and death security that should be overcome. Furthermore, the BPJS is not proactive in campaigning and educating them regarding the work accident social and death security that supposed to be fulfilled. Thirdly, the legal impact is of not registering the workers at the BPJS is that there is ignorance of rights of them can be fulfilled resulting in the ignorance of their fundamental rights such is the work accident social and death security right. It is recommended that Aceh Regional Secretariat should register the contracting workers at the BPJS program of Labor in order to get the work accident social and death security employed at the secretariat. In addition, the Aceh Government should find solutions in order to overcome the obstacles above in order to fulfill their rights of the work accident social and death security. Moreover, in terms of avoiding wider legal impacts worse relating to the security the government should fulfill their rights bay their social security rights by registering them at BPJS labor. The BPJS on Labour should be more proactive in campaigning and educating the contracting workers working at the Aceh Government Secretariat regarding the social security on work accident and death. Keywords: Law Protection, Work Accident Social Security, Death Social Security