ABSTRAK ASHABUL CHAIRI KONTRADIKSI TRANSPARANSI 2018 INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA ACEH DENGAN INDIKASI KORUPSI DI ACEH Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp, tabl, bibl, app. (Ubaidullah, MA) Hak warga negara untuk memperoleh informasi telah diatur dalam pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Amanat UU No. 14 Tahun 2008 telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Aceh dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh. Permasalahannya adalah Aceh melalui PPID Utamanya telah memperoleh prestasi terbaik tingkat nasional kategori transparansi informasi publik tetapi tingkat indikasi korupsi juga tinggi di Aceh. Seharusnya semakin baik tingkat transparansi informasi publik suatu daerah maka akan semakin rendah angka korupsinya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja PPID Utama Aceh dalam memperoleh prestasi terbaik tingkat nasional dan untuk menjelaskan hubungan antara transparansi informasi publik PPID Utama Aceh dengan indikasi korupsi di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh PPID Utama Aceh adalah penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), membangun website resmi, melakukan koordinasi dan pembinaan untuk PPID pembantu yang ada di dinas terkait, serta menyusun daftar informasi publik baik di PPID Utama Aceh maupun pendampingan di PPID pembantu. Transparansi informasi publik hanya berjalan dengan baik di PPID Utama Aceh saja, tetapi tidak pada pemerintahan Aceh secara keseluruhannya. Kesimpulannya adalah kinerja PPID Utama Aceh sudah maksimal atau baik dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 sehingga memperoleh prestasi terbaik tingkat nasional. Hubungan prestasi transparansi informasi publik yang diperoleh PPID Utama Aceh tidak mempengaruhi atau tidak dapat menekan tingkat indikasi korupsi yang tinggi di Aceh. Kata Kunci: Good Governance, Transparansi Informasi Publik, Korupsi