Dinas Perhubungan kota Banda Aceh dibentuk bedasarkan qanun kota banda aceh nomor 2 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas perhubungan kota banda aceh merupakan dinas atau unit kerja atau komponen kerja lainnya yang berada dilingkungan pemerintah kota banda aceh yaitu dinas informasi, komunikasi, dan pengolahan. Bedasarkan dari pembahasan Laporan kerja praktek ini, maka dinas perhubungan kota banda aceh menyajikan laporan prosedur penerimaan kas yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk menyusun laporan penerimaan kas diperlukan beberapa dokumen yaitu: Anggaran kas, surat penyediaan dana (SPD), surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D). Setelah kas diterima oleh bendahara penerimaan maka bagian keuangan akan menyusun laporan pertanggungjawaban sebagai pengelolaan kas yang telah diterima.