//
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DALAM PENERBITAN HGU KELAPA SAWIT (STUDI KASUS :KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DAN PT. SYAUKATH SEJAHTERA DI SIMPO, KECAMATAN JULI) |
|
![]() |
BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak |
Pengarang | Suci Ramadhan - Personal Name |
---|---|
Subject | PRIVATE LAW |
Bahasa | Indonesia |
Abstrak/Catatan ABSTRAK Kelapa sawit merupakan komoditi industri yang sangat berkembang sejak era kolonial, sumbangsih kelapa sawit ini memberikan devisa negara yang cukup banyak. Pada tingkat daerah PT.Syukath Sejahtera yang bergerak di bidang industri kelapa sawit terletak di Kabupaten Bireuen menjadi salah satu perusahaan perkebunan terluas di Kabupaten Bireuen. Ekspansi perkebunan telah mengakibatkan tingginva degradasi lingkungan, dan juga akses terhadap lahan oleh publik. Namun, pemerintah memberikan izin pembukaan lahan secara besar besaran kepada investor tanpa melihat dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Dalam politik, teori yang digunakan yaitu teori politik hijau dan juga dikaitkan dengan konsep kelangkaan dan kekerasan sumber daya alam oleh Thomas Homer Dixon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait pemberian izin pembukaan lahan perkebunan yang yang saat ini menjadi suatu kelangkaan sumber daya alam dan tentang penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan yang menimbulkan konflik terhadap masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingginva permintaan lahan membuat menurunnya tingkat lahan pertanian sehingga adanya kelangkaan sumberdaya lahan yang tidak dapat diperbarui namun, pemerintah terus memberikan kebijakan izin penggunaan lahan kepada investor tanpa melihat kepentingan masyarakat lapisan bahwa yang berujung pada konflik sosial. Kata Kunci : HGU, Undang-Undang, Kebijakan, Konflik, Kelangkaan. ABSTRACT Palm oil is an industrial commodity that is very developed since the colonial era, this oil palm contribution provides a considerable amount of foreign exchange. At the Palm oil is an industrial commodity that is very developed since the colonial era, this oil palm contribution provides a considerable amount of foreign exchange. At the regional level PI. Syaukath Sejahtera which enganged in the palm oil industry is located in Birueun. Regency becomes one of (he largest plantation companies in Bireuen District. The expansion of the land will result in higher environmental degradation, also the public demand to acsess the land. Here, the government has permitted for land clearing to the investors on large scale without seeing the impact that will occur on the environment and also the impact on communities. This problem in the study of politics is called green political theory and is also associated with the concept of scarcity and natural resource violence by Thomas Homer Dixon. The purpose of this study is to analyze the government policies related to the land clearing which currently becomes a scarcity of natural resources and see the action of land grabs conducted by companies that cause conflict to the community. The method used in this research is qualitative method. The conclusion of this study is that the high demand for the land causes a decrease in the level of agricultural land so that the scarcity of land recources that can not be renewed however, the government continuous to provide land use permit policy to investors who don't think about the layers of society that led to social conflict. Keywords : 11GU, Law; Policy, Conflict, Scarcity | |
Tempat Terbit | |
Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DALAM PENERBITAN HGU KELAPA SAWIT (STUDI KASUS :KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DAN PT. SYAUKATH SEJAHTERA DI SIMPO, KECAMATAN JULI) (Suci Ramadhan, 2018) |
|
Kembali ke sebelumnya |