PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN FISCAL STRESS TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH Oleh: DEDY FERNANDA NPM: 1209200070035 Pembimbing: 1. Dr. Nadirsyah, SE., M.Si., Ak. CA 2. Dr. Syukriy Abdullah, SE., M.Si., Ak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah, desentralisasi fiskal dan fiscal stress baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan unbalanced panel data. Unit analisis penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dengan periode amatan tahun 2011-2015 yang berjumlah 18 kabupaten dan 5 kota. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran kabupaten/kota. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunujukkan bahwa pendapatan asli daerah, belanja daerah, desentralisasi fiskal dan fiscal stress secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dan secara parsial PAD dan fiscal stress berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan belanja daerah dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya belanja daerah untuk pelayanan publik dan tingginya desentralisasi fiskal pemerintah daerah, maka kinerja keuangan daerah akan semakin naik. Sedangkan semakin tinggi kontribusi total pendapatan daerah dari pada PAD maka kinerja keuangan daerah akan semakin menurun. Begitu juga dengan semakin tinggi tingkat fiscal stress maka kinerja keuangan daerah akan semakin turun. Pencapaian PAD yang rendah dan tingkat fiscal stress ini menyebabkan ketidakstabilan kinerja keuangan pemerintah daerah yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress dan Kinerja Keuangan Daerah