PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA Jefrie Maulana Eddy Purnama Mahdi Syahbandir ABSTRAK Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 mengalami perubahan pada alokasi dan pengelolaan yang konsentrasinya ada pada Pemerintahan Provinsi, sedangkan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat dalam hal kesejahteraan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Masalah pokok penelitian ialah apakah Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat dan apakah mekanisme pengawasannya telah sesuai dengan asas kemanfaatan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta mekanisme pengawasan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh telah sesuai dengan asas kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh diklasifikasi dan disusun dalam bentuk naratif, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pertama, perimbangan dana otonomi khusus Aceh belum sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat yang pembagiannya lebih besar untuk Provinsi daripada Kabupaten/Kota. Kedua, pengawasan penggunaan dana otonomi khusus Aceh belum menjamin pemenuhan asas kemanfaatan. Belum adanya Peraturan Gubernur Aceh tentang Satuan Kerja Khusus dan tentang kriteria seleksi program serta kurangnya peran pengawasan dari lembaga khusus Aceh sebagai bentuk pengawasan eksternal. Peraturan pembagian dana otonomi khusus Aceh harus menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata dengan memperbesar alokasi dan peran Pemerintah Kabupaten/Kota. Harus segera dibentuk Peraturan Gubernur tentang tata cara pengusulan, evaluasi, seleksi, pelaksanaan dan pembiayaan program dan pembentukan Satuan Kerja Khusus dengan pengawasan yang melibatkan seluruh pihak yang terkait baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Gampoeng serta lembaga khusus yang lahir dari otonomi khusus Aceh. Kata Kunci : Dana Otonomi Khusus dan Perimbangan Keuangan