PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH PADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH Suzanna Verinica Azhari M. Jafar ABSTRAK Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menyatakan bahwa Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasilnya. Pengaturan penyertaan modal pemerintah Aceh tertuang juga dalam Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh, Penyertaan Modal Pemerintah Aceh adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Aceh yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh pada Badan Usaha Milik Daerah dengan prinsip saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis dan menjelaskan alasan pemerintah Aceh dalam melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, untuk menganalisis dan menjelaskan legalitas penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, serta untuk menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab Pemerintah Aceh sehubungan dengan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mengacu pada norma-norma hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Data yang dikumpulkan adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori atau doktrin atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaahan. Untuk mendapatkan data primer dilakukan juga penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, adanya alasan hukum dan alasan politis Pemerintah Aceh dalam mempertahankan eksistensi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, meskipun Perusahaan Daerah tersebut sejak berdiri hingga saat ini belum memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta mendorong peningkatan perekonomian daerah. Kedua, penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PDPA mempunyai legal standing yang jelas, namun demikian, masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengawasan yaitu, pengembangan anak perusahaan PDPA yang berbadan hukum bertentangan dengan Perda No. 4 Tahun 1994 Tentang Pendirian PDPA, Penyertaan modal yang tidak sesuai dengan akta pendirian PDPA, serta adanya hutang dan pinjaman PDPA pada pihak ketiga yang tidak disertai pertimbangan Gubernur dan Badan Pengawas. Ketiga, Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap kekurangan penyertaan modal pada PDPA sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 4 Tahun 1994 Tentang pendirian PDPA, mengingat modal tersebut sangat diperlukan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Disarankan agar Pemerintah Aceh meninjau kembali keberadaan anak-anak perusahaan PDPA dan melakukan pengawasan secara optimal terhadap kinerja PDPA. Pemerintah Aceh perlu membenahi PDPA sebagai BUMD, baik aspek pengangkatan direksi, keuangan, operasional dan administrasinya demi menjamin dan meningkatkan keberlangsungan serta meningkatkan perusahaan yang lebih maju dan produktif sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan menurut peraturan yang berlaku, Disarankan Agar Pemerintah Aceh melakukan perubahan bentuk badan hukum PDPA dari perusahaan daerah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas, sehingga PDPA bisa berperan lebih optimal dalam pengembangan perekonomian Aceh, mendorong percepatan investasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah serta memperluas lapangan kerja. Kata kunci : penyertaan modal pemerintah, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh JOINT CAPITAL OF ACEH GOVERNMENT AT LOCAL ENTERPRISE OF ACEH DEVELOPMENT Suzanna Verinica Azhari M. Jafar ABSTRACT Article 5 (1) of Local Law on Special Region of Aceh Province Number 4, 1994 regarding the Establishment of Local Enterprise of Pembangunan Aceh states that local enterprise is established with the aim of increasing the revenue, participating in regional economic development, broadening the development and its results. The regulation on Capital Participation of Aceh Government ruled in Qanun Aceh Number 16, 2013 regarding the Joint Capital of Aceh Government at the Local Enterprise of Aceh at the Aceh Government Enterprises, the joint of capital at the Government of Aceh is to transfer the owning of Aceh Treasury that is previously apart of the property that is not separated from the property to be accounted as the capital of Aceh at the Local Enterprises with the principle of reciprocity. This research aims to analyze and to explain the reason of Government of Aceh in jointing capital at the Aceh Local Enterprise of Pembangunan Aceh, to analyze and to explain the legality of joint capital of Aceh Government at the Enterprise of Pembangunan Aceh, and to analyze and explain the responsibility of Aceh Government in relation to local enterprise of Pembangunan Aceh local enterprise. This is descriptive analytical research by using juridical empirical research referring to legal norms that is growing in the society. The data are obtained through library and field research. Library research is conducted to obtain the concept of theories or conceptual relating to the object research. In the order to obtain primary data, field research is conducted through interviewing directly responden and informan. The result of the research shows that firstly there is a legal and political reasons in defending the existence of to local enterprise of Pembangunan Aceh local enterprise despite the enterprise since its establishment till nowadays has not provided real profit for increasing the Original local Revenue, and boosting the improvement of regional economic development. Secondly, the joint venture of Aceh’s Government in PDPA has a clearly legal standing; nevertheless thee are weaknesses in the monitoring namely the development of sub company of PDPA having a legal entity is against the Local Regulation number 4, 1994 regarding PDPA, Joint Venture that is not based on the PDPA establishment deed, and there are loans of PDPA on the third parties that is not based on the consideration of Governor and the monitoring board. Thirdly, the Government of Aceh is responsible towards the lack of joint venture of PDPA as ruled in the Local Regulation Number 4, 1994 on the PDPA Establishment as the capital is really needed in order to keep the company operation working well. It is recommended that the Aceh Government should review the existence of PDPA sub companies. In addition, the Government should fix PDPA as the Aceh regional development local companies, either the aspect of appointing directors, finance, operations or administration in order to guarantee and improve the sustainability and improve the company more advanced and productive in accordance with the existing laws. Moreover, Aceh’s Government should do the revision on the legal entity of PDPA from a local company to be a limited company hence it might have optimal role in the economy development of Aceh, and it may boost the investment in order to increase the original regional revenue and provide wider job opportunity. Keywords: Joint Government Capital, Local Enterprise of Aceh Development