Tuntutan pemenuhan kewajiban klaim atas jaminan garansi bank harus dipenuhi oleh pihak bank apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, namun penerbitan garansi jenis jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan konstruksi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan atas tindakan bank sebagai penjamin saat klaim garansi bank. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan bank garansi dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi, tanggung jawab PT. Bank Aceh Syari’ah sebagai penjamin apabila terjadi wanprestasi dalam pekerjaan pembangunan konstruksi dan klaim garansi bank bila terjadi wanprestasi dalam pekerjaan pembangunan konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini juga dapat dikatakan deskriptif analisis karena dalam taraf deskriptif memberi gambaran mengenai peristiwa yang ada sedangkan dalam taraf analisis selain memberikan gambaran mengenai peristiwa penelitian yang diteliti juga menganalisa serta pengambilan kesimpulan terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan, kedudukan garansi bank dalam kontrak kerja kontruksi adalah untuk menjamin pihak pengguna jasa konstruksi saat terjadi wanprestasi. Pihak PT. Bank Aceh bertanggungjawab sebagai penjamin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdata yang mengharuskan bank untuk mencairkan garansi bank pada saat klaim yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi dimana bank tersebut tidak melaksanakannya. Klaim tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah tertera dalam peraturan yang telah ditentukan yang mana berlawanan dengan ketentuan peraturan Pasal 1832 KUHPerdata dan Pasal 67 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana pihak bank justru melakukan negosiasi dan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tidak cukupnya nilai jaminan (kontra garansi). PT. Bank Aceh disarankan melakukan pemeriksaan jaminan kontra garansi secara menyeluruh untuk pemenuhan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klaim yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi. Pihak Bank Aceh harus lebih aktif dalam hal menilai kontra garansi untuk terhindar dari permasalahan klaim garansi bank.