ACEH’S GOVERNOR AUTHORITY IN REGULATING THE PROVISION OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN RELATION TO THE GOVERNMENT REGULATION ON OFFICIAL’S BREAK Taufiq Akbar  Mahdi Syahbandir  Mujibussalim ABSTRACT In 2006, the Governor of Aceh has issued the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding. In Article 28 (3) of the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding states that Break for Officials who are giving birth, PPPK or contracting staffs/ladies as mentioned in verse (1) point a is granted for 6 (six) months aftr giving birth for providing exclusive breasfeeeding. The rules are basically against the existing rules especially the Government Regulation Number 11, 2017 on the Mangement of Civil Servants. This research aims to explain and analyze the authority of the Governor of Aceh in regulating exclusive breastfeeding in relation to the Government Regulation on break for civil servants. Later, it is also going to explain and analyze the legal effects on the application of the Governor of Aceh Regulation Number 49, 2016 on Exclusive Breastfeeding in relation to the Government Regulation on Break for Officials. The method used in this research is docrinal legal research. This research applies statutory approach. The primary legal materials used in this research are all legal materials related to the issues to be discussed. Systematic written legal materials do data processing. The research shows that the governor of Aceh has no authority in issuing the Governor Regulation Number 49, 2016 on Exclusive Breastfeeding. Thus, this is the power of the central government and it is against the rules especially Article 325 (3) of the Government Regulation Number 11, 2017 on the Management of the Civil Servants stating that “the length of maternity leave asworded in verse (1) and verse (2) is 3 (three) months”. Later, the absent of the power of the Aceh Governor in issuing the Governor Regulation Number 49, 2016 on Exclusive Breastfeeding hence such Governor’s Regulation is Nullified. The authority of Aceh Governor in the Provision of Exclusive Breastfeeding is better by providing facilities for women officials in providing exclusive breastfeeding including the provision of enough time for providing exclusive breastfeeding. It is recommended that it need to be reviewed towards the issuance of the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding. In addition, the Governor of Aceh Affair Article 28 verse (3) of the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding stating that, maternity leave for officials, PPPK or women’s contracting staffs as worded in verse (1) point a, is granted for 6 (six) months after maternity leave for providing exclusive breastfeeding. Keywords: Authority, Rule, Break for Officials KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM MENGATUR PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CUTI BAGI PNS Taufiq Akbar  Mahdi Syahbandir  Mujibussalim ABSTRAK Pada tahun 2016 Gubenur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif. Dalam Pasal 28 ayat (3), Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, menjelaskan Cuti melahirkan bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 6 (enam) bulan setelah waktu melahirkan untuk pemberian ASI Eksklusif. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan Gubernur Aceh dalam mengatur pemberian ASI ekslusif dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tentang Cuti bagi PNS. Kemudian, untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap penerapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tentang Cuti bagi PNS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua materi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Gubernur Aceh tidak berwenang dalam mengeluarkan Pergub Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Ekslusif. Karena itu merupakan kewenangan pusat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara khusus pada Pasal 325 ayat (3) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan”. Kemudian dengan tidak berwenangnya Gubernur Aceh dalam mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang pemberian ASI Ekslusif maka Peraturan Gubernur tersebut dapat dibatalkan. Kewenangan Gubernur Aceh dalam hal Pemberian Asi Ekslusif sebaiknya dengan memberikan kebijakan fasilitas kepada PNS wanita untuk dapat memberikan ASI Ekslusif termasuk pemberian kelonggaran waktu untuk pemberian ASI Ekslusif tersebut. Disarankan agar dilakukan kajian kembali terhadap terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Ekslusif. Kemudian, disarankan kepada Gubernur agar mencabut Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur 49 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Ekslusif yang menyatakan bahwa, Cuti melahirkan bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 6 (enam) bulan setelah waktu melahirkan untuk pemberian ASI Eksklusif. Kata Kunci : Kewenangan, Mengatur, Cuti Bagi PNS