THE MISSAPPROPRIATION OF GOVERMENT FACILITY IN USING OFFICIAL CAR OUSIDE THE WORK SHIFT. This research is based on Law No. 31 Year 1999 about Criminal Act of Corruption, every people with aims to take benefits of things to theirselves or in corporation, abuse the authority and chance and facility given to them cause of their positions which inflict a financial loss of the country or the economic of country, will be given a punishment for entire life jail, minimal One year and maximal Twenty years of jail. The research uses the normative legal research, a doctrinal research or research of teoritical law which used the primary data, secondary data, and tertiary data such as using legislation, academic script and theory of law (previous research, result of interview with experts and resource person). The data was collected into two ways, the field research and library research. The field research was conducted by interviewed the responden and informan. Then, the library research was conducted by observed the books and laws related to the topic researched. All collected datas was processed and analyzed in qualitative. The objective of this study is to indicate and explain the detriment carried by government as concenquence as the using of official cars oustide the work shift. To know and state the prevention of criminal act for official car. To observe of law maintenance for using official in Banda Aceh. The result of the study shows that the users of official car facility outside the work shift by official worker around Banda Aceh so that have impact the detriment. The rensponsibility was given as punishment. If it is impossible, it can be moved to the compensation given by government. For suggestion to the users of official car to aware and rensponsible in implementing the rules based on Law No. 31 year 1999 about Eliminating the Corruption. The government should to supervise and control the official workers’s performance to create a good and equitable of them in using official car in work shift. ABSTRAK (M.IQBAL, S.H., M.H.) Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 1(satu) Tahun dan paling lama 20 tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (normative legal research), penelitian normatif merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum teoritis yang menggunakan data primer, sekunder, dan tersier seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, teori hukum dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana, serta melakukan wawancara kepada para ahli hukum atau narasumber terkait. Data di dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Semua data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kerugian yang ditimbulkan negara akibat penggunaan mobil dinas diluar jam kerja, untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pencegahan terhadap tindak pidana mobil dinas, serta untuk mengetahui dan menjelaskan penegakkan hukum terhadap penggunaan mobil dinas dikota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seringnya terjadi pengguna fasilitas mobil dinas diluar jam kerja yang dilakukan oleh pejabat negara di sekitar kota Banda Aceh sehingga dapat menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban dikenakan pertanggungjawaban pidana, jika tidak mungkin juga dimintai pertanggungjawaban maka dapat dialihkan kepada kompensasi yang diberikan oleh negara. Disarankan kepada pengguna mobil dinas agar dapat melaksanakan aturan-aturan yang diberlakukan dengan itikad baik, penuh rasa tanggung jawab dan berdasarkan dengan azas-azas ketentuan yang diatur dalam pasal 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi . Kepada Pemerintah agar mengawasi dan memeriksa kinerja para pejabat negara agar dikemudian hari menciptakan pejabat negara adil dan bersih.