A REGULATION AUTHORITY OF THE SUPREME COURT A Juridical Review on the Supreme Court Regulation Number 4, 2016 on A Ban on A Judicial Review of Pre-Trial Decision ABSTRACT Nelly Mulia Husma Faisal A. Rani Syarifuddin Hasyim Article 1 of the Supreme Court Regulation Number 4, 2016 regarding A Ban on A Judicial Review of Pre-Trial Decision, it regulates that “the regulation regulates “A Ban on A Judicial Review of Pre-Trial Decision”. The consequence on this regulation is that the application for a judicial review of a pre-trial decision is forbidden nowadays. The law on a ban on a judicial review of pre-trial decision has caused every case of a pre-trial cannot be reviewed by the court, including an appeal to the high court, cassation, or judicial review. According to the Supreme Court it is aiming to avoid obscure interpretation on whether it is legal or not of applying a judicial review of a pre-trial case. The rule also widens the power including the validity of confiscation, check, and a suspect determination. This research aims to explain and explore a basic rule on the regulation power of the Supreme Court (referring to the promulgation of the Supreme Court Regulation Number 4, 2016 on A Judicial Review of Pre-Trial Decision), the position of the Regulation of the Supreme Court on the Regulatory Systems) based on the Act Number 12, 2011 on the Promulgation of the Legislations and Matters in enactment the Regulation of the Supreme). This is juridical normative research through a qualitative approach and it refers to books, statutes, law journals, and theories and law principles in order to answer all problems. The research shows that the Regulation of the Supreme Court Number 4, 2016 on A Ban on A Judicial Review of Pre-Trial Decision is established based on power worded in Article 79 of the Act Number 14, 1985 on the Supreme Court as has been ruled through the Act Number 5, 2004 in conjunction with the Act Number 3, 2009. The Regulation of the Supreme Court its position in the hierarchy of statutes ruled in the Act Number 12, 2011 is outside of the statutes hierarchy, however its position should be acknowledged and has a binding power as long as ordered by statutes that are higher or created based on the power. Meanwhile from the substances, the Regulation of the Supreme Court Number 4, 2016 on A Ban on A Judicial Review of Pre-Trial Decision has been relating to citizen’s rights. The regulation issued by the Supreme Court is distinguished with the rules enacted by the lawmakers. The Regulation of the Supreme Court will not intervene and against the laws on the right and obligation of the citizens in general and it does not rule its character, power, evidences and its values of the distribution of the evidence burden, while the content of the Supreme Court Regulation is clearly nullifying the citizen rights in order to apply of the judicial review. It is recommended that the Supreme Court should more prioritize the interpretations towards things that has been determined as the consequence from the Constitutional Court Regulation adding the object of the judicial review relating to the validity of the confiscation and search, and the Public Prosecution Office on parties who are burdened to prove in the judicial review, and it needs to see the problems more clearly in order to provide solution that is correct for the legal problems, and it requires the monitoring board either internal or external, independent having duty to control a judicial trial at the First Instance Court. Key Words: Authority, Judicial Review, and Pre-Trial Court. KEWENANGAN PENGATURAN MAHKAMAH AGUNG Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan ABSTRAK Nelly Mulia Husma Faisal A. Rani Syarifuddin Hasyim Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, ditentukan bahwa “Peraturan ini mengatur tentang larangan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan”. Akibatn terbitnya Perma ini, maka mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan perkara praperadilan kini dilarang. Perma larangan Peninjauan Kembali (PK) perkara praperadilan ini menjadikan setiap perkara praperadilan tidak bisa diajukan upaya hukum apapun baik itu banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK). Menurut Mahkamah Agung (MA) hal ini untuk menghindari kesimpangsiuran berbagai pendapat tentang boleh atau tidak pengajuan Peninjauan Kembali (PK) perkara praperadilan. Perma ini juga memperluas objek praperadilan menjadi melingkupi pula sah tidaknya penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji landasan kewenangan pengaturan Mahkamah Agung (ditinjau dalam mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan), kedudukan peraturan Mahkamah Agung dalam sistem Peraturan Perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Materi Muatan dalam mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan teori-teori serta asas-asas hukum guna untuk menjawab semua permasahan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dibentuk berdasarkan kewenangan atas Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Mahkamah Agung kedudukannya di dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 berada di luar hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sedangkan dari segi muatan materinya, Perma No 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali sudah menyangkut hak dari warga negara. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Peraturan Mahkamah agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian, sedangkan isi dari Perma tersebut secara jelas mencabut hak warga negara untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan. Disarankan Mahkamah Agung hendaknya lebih mengutamakan penafsiran terhadap hal- hal yang sudah ditetapkan seperti akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang menambah objek Praperadilan terkait atas sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta kejelasan tentang siapa pihak yang dibebankan untuk membuktikan dalam praperadilan tersebut, dan perlunya melihat permasalahan secara lebih jernih agar dapat memberikan solusi yang tepat atas suatu permasalahan hukum yang ada, serta perlunya dibentuk adanya lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal, independent yang bertugas mengawasi jalannya pemeriksaan praperadilan di pengadilan negeri. Kata kunci: Kewenangan, Peninjauan Kembali, Praperadilan.