FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGANGGARAN (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH) Oleh : Fatmayanti NIM : 1309200070126 Pembimbing: 1. Dr.Hasan Basri,S.E.,M.Com 2. Dr.Syukriy Abdullah,S.E.,M.Si,Ak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam penganggaran. Variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini adalah besaran legislatif, besaran pendapatan daerah, dan opini BPK tahun sebelumnya. Variabel terikat diuji menggunakan belanja pendidikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh periode tahun 2014 dan 2015. Populasi penelitian sebanyak 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Total populasi adalah 46 kabupaten dan kota dari 2 tahun pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa besaran legislatif (X1) hubungan yang ditunjuk oleh koefisien B untuk merespon besaran legislatif sebesar 0,476, 3 jenis pendapatan daerah (X2) yaitu Murni, perubahan dan realisasi dengan melihat taraf koefisien B. Hubungan yang ditunjuk oleh koefisien B untuk merespon ketiga jenis pendapatan daerah tersebut masing-masing sebesar 0,070, - 0,806, dan 0,763, serta opini BPK Tahun sebelumnya (X3) berdasarkan koefisien B untuk merespon opini BPK sebesar 0,416, secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Belanja pendidikan, besaran pendapatan daerah, besaran legislatif, Opini BPK tahun sebelumnya.   FACTORS AFFECTING COMPLIANCE OF LOCAL GOVERNMENT TO REGULATION IN BUDGETING (STUDY ON DISTRICT / CITY IN ACEH) By :Fatmayanti Student Number :1309200070126 Supervisors: 1. Dr.Hasan Basri,S.E.,M.Com 2. Dr.Syukriy Abdullah,S.E.,M.Si,Ak ABSTRACT This study aims to analyze the factors that influence the compliance of local governments to legislation in budgeting. The independent variables tested in this research are the legislative quantity, the amount of regional income, and the previous year opinion of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). Dependent variables are tested using educational spending. This study uses secondary data derived from the financial audit report on the financial statements of district and municipal governments in the province of Aceh for the period of 2014 and 2015. The sample of research is 23 district and cities in Aceh Province every year. The total sample was 46 districts and cities from 2 years of observation. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that the legislative quantity (X1) the relationship designated by the coefficient B to respond to the legislative amount of 0.476, the regional income (X2) is pure income by looking at the level of coefficient B. The relationship designated by the B coefficient of regional income is 0.070, and the previous year opinion of the BPK (X3) based on the coefficient B to respond to the BPK opinion of 0.416, simultaneously and partially have a positive effect on the compliance of legislation. Key words: Educational spending, amount of regional income, legislative quantity, previous year opinion of BPK.