ABSTRAK Komisi Informasi merupakan salah alternatif penyelesaian sengketa informasi di luar pengadilan. Dalam menangani kasus informasi publik, ada dua pihak yang akan disidangkan. Penerapan bentuk komunikasi yang tepat dianggap perlu untuk pencapaian tujuan akhir. Tentu saja membutuhkan komunikasi mediasi yang tepat agar mendapatkan hasil maksimal sebagaimana diharapkan. Oleh sebab itu maka dalam pembahasan ini, difokuskan pada dua rumusan masalah tentang implementasi komunikasi mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik pada sidang Komisi Informasi Aceh dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan komunikasi mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik pada sidang Komisi Informasi Aceh. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berbasis penelitian lapangan (Field Research) dengan mewawancari ketua dan anggota KIA, pihak pemohon dan pihak termohon dalam sengketa informasi di KIA. Selain itu, juga dengan mengumpulkan dokumentasi terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi mediasi dalam penyelesaian informasi publik oleh para komisioner KIA sudah baik dalam memediasi karena menggunakan komunikasi yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele dalam penjelasannya. Komunikasi yang digunakan oleh pihak KIA sudah terstruktur yang tidak melewati batas-batas dari pokok sengketa, atau tidak keluar dari kerangka dari format yang sudah ditetapkan. Anggota komisioner ada yang sangat tegas dan benar-benar fokus serta tidak hanya sekedar menyelesaikan persidangan akan tetapi juga berupaya memberikan edukasi kepada termohon dan permohon berupa menjelaskan dengan menggunakan komunikasi yang baik dan mudah dimengerti. Beberapa kendala KIA dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, di antarnya: belum adanya tata cara persidangan jarak jauh, hal ini menyebabkan beberapa kasus yang masuk ke KIA, yang seharusnya dapat diselenggarakan melalui sidang jarak jauh tetapi tidak dapat dilaksanakan belum adanya keputusan, belum ada keputusan dari Komisi Informasi Pusat yang mengatur persoalan regulasi, aturan tentang tata cara pemeriksaan setempat atau prosedur belum diatur oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Aceh belum memiliki staff ahli atau tenaga ahli, rendahnya pemahaman UU KIP oleh Badan Publik, pemahaman ilmu komunikasi masih kurang dan penerapannya juga belum berjalan dengan maksimal, dan masih sering terjadinya molor waktu dari jadwal yang sudah ditetapkan. Kata Kunci: Komunikasi Mediasi, Sengketa Informasi Publik, dan Komisi Informasi Aceh