ABSTRAK Yulianda, Rizki. 2017. Rasionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Sesuai Dengan Peran Dan Fungsinya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Drs. Amirullah, M. Si, (2) Erna Hayati, S.H, M. Hum Kata Kunci : Rasionalisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Peran, Fungsi Penelitian ini membahas tentang “Rasionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Sesuai dengan Peran dan Fungsinya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”. Masalah yang diangkat adalah rasionalisasi penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menjadi satu lembaga/institusi, pelaksanaan peran dan fungsi kedua lembaga tersebut, kendala apasaja yang terjadi dari penggabungan Satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu lembaga/institusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasionalisasi penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu institusi, pelaksanaan peran dan fungsi dari kedua lembaga atau institusi tersebut, kendala yang terjadi akibat dari penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menjadi satu lembaga atau institusi. Subjek dari penelitian ini berjumlah 8 orang anggota Satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teknik wawancara. Lokasi penelitian berada di Jln. Tgk. Abu Lam U No. 7 Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasional penggabungan diatur dalam UUPA No. 11 Tahun 2006 pasal 244(2), dan Qanun Kota Banda Aceh No.1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, walaupun memiliki tupoksi yang berbeda tetapi sama-sama melakukan penegakkan dibidang hukum. Jika keberadaan Wilayatul Hisbah tetap dibawah Dinas syari’at islam, maka tupoksi untuk menjalankan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, penyidikkan tidak berjalan efektif, karena sejak Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas syari’at islam, hanya bertugas menangani hal ibadah dan mu’amalah seperti zakat, dan pengawasan bagi jamaah haji. Pelaksanaan peran dan fungsi kedua lembaga berjalan dengan baik, yaitu berdasarkan tupoksi dan sesuai dengan prosedur yang dimiliki Satpol PP dan WH. Kendala yang terjadi dari penggabungan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah menjadi satu institusi tidak ada, hanya terdapat kendala saat memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Disarankan kepada Satpol PP dan Wilayatul Hisbah terus berkontribusi dan kerja keras, demi mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sadar akan hukum dan menjadikan Kota Banda Aceh tentram, tertib, nyaman, humanis dan islami. Dengan penggabungan dua lembaga menjadi satu institusi diharapkan melaksanakan peran dan fungsi secara professional dan sesuai tupoksi agar berdampak dalam peningkatan kerja.