ABSTRAK WAWAN SAHANDA 2017 PENCALONAN KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI HUTANG PADA NEGARA (Suatu Penelitian pada Pilkada Serentak Aceh 2017) (iv, 51) pp, bibl. Zainal Abidin, S.H., M.Si Pasal 67 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 33 Qanun Aceh 12 Tahun 2016 bahwa calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Akan tetapi dalam praktik Pilkada Serentak Aceh Tahun 2017 terdapat pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur dan calon Bupati/Wakil Bupati yang memiliki hutang pada negara dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencalonan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur dan calon Bupati/Wakil Bupati yang memiliki hutang pada negara dan kedudukan mereka yang memiliki hutang pada negara tersebut dalam Pilkada Serentak Aceh Tahun 2017. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa data penelitian kepustakaan, dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca berbagai buku-buku, majalah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mewawancarai para informan dan responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur dan calon Bupati/Wakil Bupati yang memiliki hutang pada negara diloloskan oleh KIP dalam proses penelitian administrasi dan faktual. Meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat merupakan pelanggaran serius yang di lakukan oleh Komisi Independen Pemilihan. Kedudukan bagi pasangan calon yang memiliki hutang pada negara pada Pilkada serentak Aceh 2017 adalah mereka tidak sah, karena pencalonan mereka tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Disarankan kepada KIP dan Panwaslih agar melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat melahirkan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada ke depan. Komisi Independen Pemilihan baik di level provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran hukum agar ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Pencalonan, Kepala Daerah, Hutang pada Negara  ABSTRACT WAWAN SAHANDA 2017 CANDIDACY OF PRINCIPAL WHO HAVE DEBT TO STATE (A Study in Aceh Simultaneously Pilkada 2017) (iv, 51) pp, bibl. Zainal Abidin, S.H., M. Si Article 67 paragraph (2) letter m of Acts Number 11 Year 2006 concerning to Aceh Government and Article 33 Qanun Aceh 12 Year 2016 that candidate of Governor/vice-governor, Regent/Vice-Regent and Mayor/Vice Mayor are not have debt relief personally and/or in legal entity which be his responsibility that harm the state’s finance. But then in practice of Aceh simultaneously county election 2017 there was pair of Governor/Vice Governor candidates and Regent/Vice Regent Candidates who have debt to the state was can self candidate as pair of candidates. This study is aim to find out how the candidacy of pair Governor/Vice Governor candidates and Regent/Vice Regent candidates who have debt to the state and their position that have the debt to the state in Aceh Simultaneously Pilkada 2017. Data obtained in this thesis writing was in form of literature research data, and field. The literature research was conducted to obtain the secondary data by reading various books, magazines and law and regulation. Field research was to find out the secondary data by interview informants and research respondents. Results of research indicated that candidacy of Governor/Vice Governor and Regent/Vice Regent candidates who have the debt to the state were passed by KIP in administration and factual investigation process. Position for pair of candidates who have the debt to the state in Aceh Simultaneously Pilkada 2017 was invalid, because their candidacies were not in accordance with condition determined by law and regulation. Suggested to KIP and Panwaslu for implement their duty and authority in accordance with the valid law and regulation, so that it can bear the orderliness to implementation of Pilkada in the future. Keywords : Nomination, District Head, Debt To The State