Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara, antara lain karena diterlantarkan. Dalam hal hak milik atas tanah diterlantarkan terhitung 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya hak milik, menurut Pasal 6 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, hak milik tersebut diidentifikasi dan diteliti guna menentukan dapat atau tidaknya tanah tersebut dikatakan terlantar. Apabila tanah tersebut terindikasi terlantar dan upaya-upaya penertiban sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam PP No. 11 Tahun 2010 tidak dipatuhi oleh pemilik haknya, maka menurut Pasal 9 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2010 Kepala BPN atas usul Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, hak atas tanah menjadi hapus dan hubungan hukum pemegang hak atas tanah dengan tanahnya menjadi putus. Walaupun penelantaran tanah dapat mengakibatkan hapusnya hak atas tanah, akan tetapi dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih dijumpai adanya hak milik atas tanah yang diterlantarkan (terindikasi terlantar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan dapat atau tidaknya tanah-tanah yang terindikasi terlantar dikategorikan sebagai tanah terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat yang terjadi terhadap masyarakat sekitarnya apabila suatu bidang tanah diterlantarkan oleh pemegang haknya dan upaya-upaya yang ditempuh oleh Kanwil BPN Aceh dalam menertibkan tanah-tanah yang terindikasi terlantar di Kota Banda Aceh. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dan empiris, sehingga metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah tanah terlantar. Sedangkan data primer diperoleh dengan mewawancarai para responden dan informan..Di samping itu juga dilakukan observasi ke lapangan terhadap tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, sehingga terindikasi sebagai tanah terlantar. _____________________________ *) Mahasiswa **) Ketua Komisi Pembimbing ***) Anggota Komisi Pembimbing Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disarankan kepada pemilik hak atas tanah yang menelantarkan tanahnya supaya dapat mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah hak miliknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Hal ini untuk menghindari ditertibkannya tanah-tanah yang terindikasi terlantar, yang pada akhirnya akan mengakibatkan hapusnya hak milik atas tanah tersebut. Di samping itu juga supaya hak milik atas tanahnya yang terindikasi terlantar tidak mengganggu keindahan kota, menggangu dan merugikan orang lain di sekitarnya. Kanwil BPN kiranya dapat