PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penetapan Diversi Hakim Pengadilan Negeri Medan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika) Naungan Harahap *) Mohammad Din**) Mujibussalim **) ABSTRAK Berdasarkan Pasal 82 UU SPPA, anak pelaku kejahatan dapat diberikan sanksi tindakan oleh hakim. Dalam penelitian ini, anak pelaku kejahatan narkotika didakwa oleh Penuntut Umum dengan pidana di atas 7 tahun penjara, ternyata dijatuhi sanksi tindakan melalui upaya diversi oleh hakim Pengadilan Negeri Medan. Hakim dalam mengambil keputusan tersebut menggunakan pendekatan restorative justice terhadap anak tersebut dengan instrumen hukum yaitu Perma RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi SPPA, hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, dikarenakan anak yang diancam sanksi penjara selama 7 tahun tidak dapat dilakukan diversi, maka secara hierarki peraturan perundang-undangan, tindakan hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seharusnya, jika hakim dan Penuntut Umum ingin menerapkan sanksi tindakan, dapat menggunakan instrumen Pasal 82 ayat (3) UU SPPA, mengingat ancaman hukum tindak pidana narkotika tidak ada yang menyebutkan pidana paling singkat 7 tahun penjara. Pada prinsipnya penerapan sanksi tindakan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak dan dapat sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak, mengingat anak lebih cenderung sebagai korban dari kejahatan. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data empiris yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Data empiris diperoleh dengan metode wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan sanksi tindakan terhadap anak pelaku kejahatan narkotika telah sesuai dengan semangat dan tujuan pembentukan UU SPPA dan UU Narkotika. Namun, dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, penulis berpendapat penerapan sanksi tindakan (diversi) yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Seharusnya, hakim menggunakan instrumen Pasal 82 ayat (3) UU SPPA, mengingat UU Narkotika tidak ada memuat ancaman “paling singkat” 7 (tujuh) tahun, maka sanksi tindakan dapat dikenakan kepada anak pelaku kejahatan narkotika. Kebijakan hukum pidana Indonesia dalam penerapan sanksi tindakan terhadap anak pelaku kejahatan narkotika sebagai upaya penanggulangan kejahatan narkotika adalah bahwa anak pelaku kejahatan narkotika (ABH) diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak dilakukan pidana badan/penjara karena anak di dalam penjara bukan solusi bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Penegak hukum harus bisa menilai anak pelaku tindak pidana narkotika, baik itu pecandu, membawa, memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi bagi diri sendiri adalah cenderung sebagai korban. Kata Kunci : Penerapan sanksi tindakan; anak pelaku kejahatan narkotika; penanggulangan tindak pidana narkotika.   THE IMPLEMENTATION OF ACTION SANCTION TOWARDS JUVENILE NARCOTIC CASE AS AN EFFORT TO SUPPRESS NARCOTIC CRIME (A Study on Judge’s Diversion Imposition of the First Instance Court of Medan Towards A Juvenile Narcotic Case) Naungan Harahap *) Mohammad Din **) Mujibussalim **) ABSTRACT Pursuant to Article 82 of the Juvenile Justice System Act later called as the SPPA Act, a juvenile offender may be punished through the action sanction. In this study, the Prosecutor indicted a child violating narcotics crimes with more than 7 years imprisonment, nevertheless the Court of Medan sentenced the action through a diversion. A judge in making the decision is using restorative justice approach to a child with legal instrument based on the Indonesian Supreme Court Regulation No. 4, 2014 on the Guidelines for the Implementation of the SPPA Diversion, it is against Article 7 Paragraph (2) of the SPPA Act as a achild who is threatened with the imprisonment for 7 years cannot be diverted, hierarchically in the legislation, the judge’s action is contrary to Article 7 of the Act No. 12, 2011 on the Establishment of Laws and Regulations. It is supposed that if the judge and the Prosecutor want to apply action sanction, they can impose Article 82 Paragraph (3) of the SPPA Act, considering the legal threat of narcotics crime there is no mention of criminal at least 7 years imprisonment. Principally, the application of action sanctions against children as a form of child protection and can be as an effort to overcome the narcotic crime committed by children, as they are more likely as victims of crime. This is a normative-empirical research that is using descriptive analytical approach. It applies secondary data and empirical data derived from primary, secondary, and tertiary legal sources. Conducting library reasearch collects secondary data. Empirical data are obtained through interview method. Then, the data are analyzed by using qualitative analytical method. The reasearch shows that the implementation of action sanction against child perpetrators committing the Narcotics Act has been in accordance with the spirit and purpose of the establishment of the SPPA and Narcotics Act. However, in this case shows that, the application of action sanction (diversion) based on the Sumpreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No. 4 of 2014 on Guidelines for the Implementation of Diversion in the Criminal Justice System of for juvenile offender is contrary to the hierarchy of laws and regulations. It is suppose that the judge should apply Article 82 paragraph (3) of the SPPA Act, since the Narcotics Act does not contain a "shortest" threat of 7 (seven) years imprisonment, the action sanction might be imposed on juvenile offender violating Narcotic Act. Indonesian criminal law policy in the application of action sanction against child perpetrators of narcotics crime as an effort to overcome the crime of narcotics is that the juvenile perpetrator of narcotic crime should strive as much as possible not to be imprisoned or prisoned because child in prison is not the good for child development and growth. Law enforcers should be able to assess the child of the perpetrating Narcotic Act, either as abusing drugs, bringing, possessing, controlling, and consuming for themselves is likely to be seemed as a victim. Keywords : Implementation of sanctions actions; juvenile violating Narcotics Law; and narcotic crime suppression.