MAYA PERMATASARI, 2017 ABSTRAK IMPLEMENTASI PEMULIHAN PEREMPUAN KORBAN KONFLIK ACEH PASCA KONFLIK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v, 52) pp., bibl., app. Konflik Aceh yang terjadi selama 32 tahun mengakibatkan banyak penduduk sipil yang menjadi korban khususnya perempuan yang mengalami dampak luar biasa dari konflik tersebut, pasca konflik para perempuan korban konflik Aceh juga masih menemui masalah yaitu belum efektifnya pemulihan untuk perempuan korban konflik Aceh sebagaimana dimuat dalam Convention on Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), Basic Principles and Guidelines, Security Council Resolution 1820 dan Security Council 1325. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemulihan yang pemerintah berikan untuk perempuan korban konflik Aceh pasca konflik sesuai dengan hukum internasional dan mengetahui kendalanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengolah dan menggunakan data-data yang berkaitan dengan korban konflik Aceh dan Hak Asasi Manusia untuk perempuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui penelitian kepustakaan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta bahan hukum primer lapangan sebagai bantuan data dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum efektifnya perlindungan yang pemerintah berikan kepada perempuan korban konflik Aceh pasca konflik dan belum sejalan dengan Convention on Elimination of Discrimination Against Women yang telah pemerintah ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Basic Principles and Guidelines, Security Council Resolution 1820 dan Security Council 1325, kurang efektifnya pemulihan ini disebabkan kendala political will yang buruk serta kurangnya keterlibatan perempuan saat proses perdamaian dan pemulihan. Disarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi dan keadaan perempuan korban konflik Aceh pasca konflik dengan efektif dan tepat menerapkan pemulihan sesuai Hukum Internasional yang berlaku dan lebih memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku daripada mengembangkan political will yang buruk. Serta merangkul perempuan untuk lebih terlibat dalam proses pemulihan korban konflik Aceh khususnya perempuan. (Lily Husni Putri, S.H., LL.M.)