//
IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER |
|
BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak |
|
Pengarang | LIDYA AULIA A - Personal Name |
---|---|
Subject | ECOLOGY |
Bahasa | Indonesia |
Fakultas | Fakultas Hukum |
Tahun Terbit | 2017 |
Abstrak/Catatan ABSTRAK Lidya Aulia A (2017) IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 72) pp, bibl, app. Dr. Muazzin, S.H., M.H. Indonesia meratifikasi United Nations Convention on Biological Diversity (UN-CBD) melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (UNCBD). Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan UN-CBD kedalam peraturan nasional dalam upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dalam praktiknya pelestarian kawasan TNGL belum berjalan dengan baik karena TNGL termasuk list of World Heritage in Danger UNESCO tahun 2017. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia sebagai negara peserta UN-CBD mengimplementasikan ketentuan UN-CBD dalam upaya pelestarian TNGL serta hambatan dalam upaya pelestarian kawasan TNGL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data primer, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara. Implementasi UN-CBD dalam pelestarian TNGL melalui pembentukan Perundang-undangan nasional tentang kehutanan, penataan ruang dan dukungan undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya serta meratifikasi Cartagena Protocol dan Nagoya Protocol untuk membantu mencapai tujuan UNCBD, namun tujuan tersebut belum didapat dengan maksimal karena Indonesia belum menjalankan ketentuan yang diatur untuk pembentukan Balai Kliring dan lemahnya pengawasan atas pemanfaatan sumber daya genetik. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelestarian TNGL dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang masih menghambat pelestarian TNGL, lemahnya pengawasan di kawasan TNGL, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membentuk Balai Kliring, meningkatkan pengawasan hasil penelitian dan pengembangan sumber daya genetik. Diharapkan bagi pengembangan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) diharapkan mengoptimalkan kerjasama dengan penegak hukum, membangun dan memperkuat kerjasama dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. | |
Tempat Terbit | Banda Aceh |
Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW PROTECTION ON CIVILIAN FROM SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE COMMITTED BY THE UNITED NATIONS PEACEKEEPERS (Revalyani, 2017) |
|
Kembali ke sebelumnya |