ABSTRAK T. Habibi, 2017 VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian Pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,65), pp., bibl., tabl. Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa surat sebagai salah satu alat bukti. Selanjutnya Pasal 187 KUHAP mengatur bahwa salah satu jenis surat yaitu Visum et Repertum yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Berdasarkan penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh diketahui terdapat beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaksanakan Visum et Repertum dari tahun 2016-2017. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Visum et Repertum di Rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh dan upaya yang telah ditempuh oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Visum et Repertum. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitiam hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan (library research) juga dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal yang relevan dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan visum et repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh adalah keterlambatan korban dalam melaporkan kasus KDRT kepada pihak kepolisian, korban KDRT tidak membawa surat laporan polisi, rasa bimbang pada korban KDRT untuk melakukan visum et repertum dikarenakan pelaku adalah keluarga korban sendiri dan belum semua aparat mau dan mampu melayani pengaduan korban KDRT. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh untuk mengatasi hambatan hambatan pelaksanaan visum et repertum adalah meyakinkan korban untuk memberikan keterangan agar KDRT yang dialaminya tidak terulang lagi, membantu korban KDRT yang tidak membawa surat laporan polisi untuk kepentingan pembuatan visum et repertum dan penerapan standar pelayanan terhadap korban KDRT Disarankan korban KDRT harap segera melaporkan kekerasan yang dialaminya, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh perlu menigkatkan pelayanan dalam pembuatan visum et repertum, dan pihak kepolisian dapat memberikan pemahaman kepada korban akan pentingnya keterangannya serta tidak memandang kasus KDRT sebagai kasus yang tidak penting.