ABSTRAK Mu’thi Nur Khaliq, 2017 (Ainal Hadi, S.H., M.Hum.) Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa, “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Namun pada kenyataannya terhadap tindak pidana pengrusakan barang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.BNA menjatuhkan pidana yang relatif ringan dan korban tidak mendapat ganti kerugian dari pelaku. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana relatif ringan kepada pelaku tindak pidana pengrusakan, untuk menjelaskan upaya penggantian kerugian terhadap korban tindak pidana pengrusakan. Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana relatif ringan dalam tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Banda Aceh, disebabkan oleh adanya beberapa hal yang meringankan pelaku, yakni pelaku belum pernah di pidana sebelumnya dan mempunyai tanggung jawab keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penggantian kerugian terhadap korban tindak pidana pengrusakan, baik restitusi maupun kompensasi belum diberikan kepada korban. Disaranakan kepada hakim agar lebih teliti dalam menjatuhkan putusan pidana relatif ringan yang tidak sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Disarankan untuk menerapkan upaya penggantian kerugian terhadap korban tindak pidana seperti restitusi dan kompensasi kepada korban sebagai bentuk penerapan konsep restorative justice.