KEWAJIBAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGURANGAN JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DI ACEH Anisah Syahrizal** Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Zakat merupakan salah satu dana wajib yang harus dibayar oleh umat Islam melalui pihak maupun badan yang ditunjuk oleh undang-undang. Khusus daerah Aceh disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah, dan mempunyai kaitannya dengan pajak, khususnya pajak penghasilan. Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 11 Tahun 2006 dan UU No. 23 Tahun 2011. Zakat merupakan sebagai faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang, pemberlakuan ketentuan tersebut merupakan suatu kemajuan yang luar biasa bagi umat Islam Aceh. Pemberlakuan zakat pengurang pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap orang merupakan hal yang dianggap penting dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, ketentuan ini hingga sekarang belum diterapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan ketentuan kewajiban zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yang diwajibkan kepada Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan akibat hukum zakat yang dipungut namun belum mengurangi pajak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang ditetapkan adalah deskriptif analitis. Adapun data yang digunakan diawali dengan data sekunder, dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya digunakan data primer dengan menetapkan metode wawancara setelah ditentukan sampel penelitian. Setelah data diperoleh maka akan disusun, diklasifikasikan, dan dikaji secara kualitatif menjadi karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban membayar zakat sebagai pengurang pajak penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya. Dimana zakat penghasilan 2,5% yang dibayar muzakki (wajib zakat) belum dapat mengurangi pajak penghasilan. Sehingga Pegawai Negeri Sipil di Aceh harus membayar ganda (double tax) pajak penghasilan 15% ditambah lagi zakat 2,5%. Konsekuensi penarikan zakat yang dipungut namun belum mengurangi pajak yaitu masyarakat selaku wajib pajak akan terbeban dalam setiap pemotongan dari penghasilan yang telah didapat. Selama ini peraturan perundang-undangan organik lainnya yang mendukung penerapan norma dalam UUPA belum terwujud, akibatnya tidak bisa dilakukan sebagaimana diatur undang-undang. Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Zakat dipungut untuk semua jenis kekayaan yang dimiliki termasuk uang dalam bentuk deposito di bank baik pokok maupun bagi hasilnya, selama memang cukup nisab dan haulnya (satu tahun sejak kepemilikan). Disarankan kepada pemerintah agar dapat menetapkan regulasi pelaksana dari ketentuan Pasal 192 UU No. 11 Tahun 2006, berdasarkan syari’at Islam yang telah ditetapkan di Aceh. Penetapan aturan pelaksana tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 36 Tahun 2008. Disarankan kepada pemerintah dan pemerintah Aceh agar lebih memperhatikan azas lex specialist bagi Aceh dalam pemberlakuan syari’at Islam, khususnya dalam hal zakat sebagai penguran pajak. Selain itu, dalam menetapkan zakat sebagai pengurang pajak, agar menyediakan sistem pos anggaran terpadu yang mengalokasikan zakat sebagai pengurang pajak. Kata kunci: Zakat Penghasilan, Pegawai Negeri Sipil dan Pajak Penghasilan ZAKAT LIABILITIES INCOME CIVIL SERVANTS AND THEIR RELEVANCE TOTAL INCOME TAX REDUCTION IN ACEH Anisah Prof. Dr. Syahrizal, M.Ag.** Dr. Mahdi Syahbandir,S.H.,M.H.*** ABSTRACT Zakat is one of the funds must be paid by Muslims through the parties or entity designated by law. Special areas of Aceh stated that zakat is one source of regional revenue, and have to do with taxes, especially income tax. As for the legal basis used is law 17 of 2000, Law No. 11 of 2006 and Law No. 23 Year 2011. The charity is as deduction against income tax payable, the application of these provisions is a remarkable progress for Muslims in Aceh. Imposition of zakat tax deduction on income earned each person is considered important in implementing its obligations as a Muslim in Aceh in particular and Indonesia in general. However, this provision has not been implemented until now. The purpose of this study is to identify and explain the implementation of the provisions of the obligation of zakat as a deduction from the income tax required of Civil Servants. And, to identify and explain the consequences of zakat which has been collected but not yet the tax can be reduced so that the Civil Service will have to pay two obligations. The method used in this research is normative juridical and sociological juridical. Specifications defined research is descriptive analysis. The data used beginning with secondary data, by examining the primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Furthermore, primary data used to establish the method of interview after the specified sample. After the data obtained will be prepared, classified and assessed qualitatively into scientific work. The results showed that the implementation of the obligation to pay zakat as a deduction of income tax for Civil Servants in Aceh is not running properly. Where zakat 2.5% income paid muzakki (mandatory zakat) can’t reduce income tax. So that Civil Servants in Aceh have to pay double (double tax) income tax 15% plus zakat 2,5%.. The consequences of withdrawal zakat collected but not yet tax deductible ie the public as taxpayers will be burdened in any deduction from income that has been obtained. Zakat reduction of income / residual taxable income is intended that the taxpayer is not affected by the double burden, ie the obligation to pay zakat and taxes. Zakat levied on all types of property owned included money in the form of bank deposits in both principal and for the results, as long as it is quite nisab and haul (one year from ownership). It is suggested to the government to establish the regulation implementing the provisions of Article 192 of Law No. 11 In 2006, based on the Islamic Shariah which has been set in Aceh. Determination of the implementing rules is done by observing the provisions of Law No. 23 of 2011 and Law No. 36, 2008. It is recommended to the government and the Aceh government to pay more attention to the principle of lex specialist in the application of sharia law in Aceh, especially in the case of zakat as a tax deduction. Moreover, at setting the charity as a tax deduction, so that the postal system provides a unified budget that allocates zakat as a tax deduction. Keywords: Zakat, civil servants and the Income Tax