ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman bendahara SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) mengenai konsep dan peraturan perundangundangan tentang manajemen kas daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan bendahara SKPK terhadap peraturan perundangundangan tentang manajemen kas daerah, dengan mengambil studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman bendahara SKPK Aceh Tengah tentang manajemen kas daerah masih belum optimal. Sebagian bendahara SKPK Aceh Tengah masih kurang paham tentang manajemen kas daerah sehingga adanya variasi tingkat pemahaman pada bendahara SKPK. Hal ini disebabkan karena: (1) terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten di setiap SKPK pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, (2) masih kurangnya pelatihan/bimtek bagi bendahara SKPK tentang pengelolaan keuangan, (3) tidak adanya kriteria khusus dalam pemilihan bendahara SKPK, (4) dan adanya perbedaan proses pemilihan bendahara SKPK pada setiap SKPK. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bendahara SKPK terhadap peraturan perundang-undangan tentang manajemen kas daerah masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena: (1) bendahara SKPK belum memahami manajemen kas daerah dengan baik, (2) belum adanya reward dan punishment, (3) kinerja bendahara SKPK hanya dievaluasi oleh atasan langsung pada SKPK masing-masing . Kata Kunci: Manajemen Kas Daerah, Pemahaman Bendahara, Kepatuhan Bendahara.