//

EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN GEMPA BUMI DI KABUPATEN PIDIE JAYA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak
Pengarang MUKSALMINA FADRI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK MUKSALMINA FADRI 2017 EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN GEMPA BUMI DI KABUPATEN PIDIE JAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 63) pp,. tabl,. bibl., app. ( M.ZUHRI, S.H., M.H.) Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus berpedoman pada Pasal 9 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2010 yang mewajibkan BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pidie Jaya, instansi vertikal dan instansi terkait lainnya terkait pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik secara terencana, terpadu, menyeluruh dan tetap menjaga integritas dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Tetapi pada kenyataannya BPBD kabupaten Pidie Jaya menghadapi permasalahan-permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektif atau tidaknya fungsi BPBD, mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan fungsi BPBD serta menjelaskan dan mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan BPBD dalam penanggulangan gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa narasumber yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPBD dalam penanggulangan gempa bumi di Pidie Jaya belum efektif dikarenakan dalam melaksanakan fungsinya terkait pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi belum dilakukan secara tepat sasaran maupun tepat waktu. Hambatan yang dialami dilapangan yaitu sulitnya aksesibilitas lokasi bencana, masih ada oknum masyarakat yang tidak kooperatif dalam penanggulangan bencana dan koordinasi yang kurang menyatu antara para pihak penanggulangan bencana. Upaya yang dilakukan BPBD adalah Melakukan koordinasi sebaik mungkin dengan setiap instansi pelaksana penanggulangan bencana dan melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui rumah tahan gempa. Disarankan kepada BPBD agar lebih aktif menyosialisasikan tentang kebencanaan kepada masyarakat, melakukan pembinaan sebanyak satu bulan sekali, meningkatkan koordinasi dengan instansi-intsansi terkait penanggulangan bencana serta lebih berhati-hati dalam mengkalkulasikan jumlah dana bantuan dengan jumlah kerugian yang diterima agar dapat disalurkan dengan lebih baik.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAKSANAAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG RI NO.24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA TERHADAP BENCANA GEMPA BUMI 7 DESEMBER 2016 DI KABUPATEN PIDIE JAYA (T. Farhad Wardhana, 2018)

ANALISIS TINGKAT KINERJA BPBD KABUPATEN PIDIE DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR (SYAWALUDDIN, 2016)

STRATEGI PENYALURAN LOGISTIK PASCA BENCANA GEMPA BUMI (STUDI KASUS PIDIE JAYA 2016) (NOEVAL RISMA, 2018)

STRATEGI PENYALURAN LOGISTIK PADA BENCANA GEMPA BUMI (STUDI KASUS GEMPA PIDIE JAYA 2016) (NOEVAL RISMA, 2018)

EVALUASI BIAYA DAN MUTU PADA PEMBANGUNAN PERUMAHAN PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN PIDIE JAYA (Ahmad Fahrial, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy