Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas akhir mahasiswa Progran Studi Diploma Studi DIII akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Tujuan laporan kerja praktek ini untuk mengetahui Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk Gaji dan Tunjangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Dinas Tenaga Kerja Aceh yang awalnya bernama Kantor Departemen Perburuhan didirikan pada tahun 1947, berada di bawah Menteri Perburuhan. Sejak tahun 1960 berubah namanya menjadi Departemen Tenaga Kerja yang berada di bawah Menteri Tenaga Kerja. maka dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang baru tersebut melakukan penggabungan (marger) beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), termasuk salah satu diantaranya Dinas Tenaga Kerja Aceh dan Dinas Mobilitas Penduduk Aceh. Kedua SKPA tersebut kemudian berubah nama menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Biro kepegawaian dan Badan Diklat Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Aceh. Pengelolaan Keuangan Aceh tedapat keseluruhan kegiatan yang meliputi perencaan,pelaksaan,penatausahaan pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan ini tidak terlepas dari pejabat-pejabat yang langsung mengelola keuangan di Aceh. Pejabat tersebut ialah pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) yang ditetapkan langsung oleh kepala SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PPK-SKPD ini tidak boleh merangkap sebagai PPTK maupun bendahara, karena PPK-SKPD mempunyai tugas meneliti kelengkapan dan kebenaran SPP-UP,GU,TU,LS yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK, melakukan verifikasi SPT,SPM, melakukan verifikasi harian atas penerimaan, melaksanakan akuntansi SKPD, dan menyiapkan laporan keuangan SKPD. Pada Laporan Kerja Peraktek ini penulis menjelaskan tentang Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk Gaji dan Tunjangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Prosedur SPP-LS terjadi apabila dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan besaran jumlah yang telah ditetapkan. Kuasa Pengguna Anggaran memberikan SPD kepada Bendahara Pengeluaran dan untuk di berikan kepada Pihak PPK-SKPD, untuk menerbitkan SPM pihak PPK-SKPD memverifikasi dokumen berdasarkan SPD yang diterima, SPM yang telah diterbitkan diberikan kepada Pihak Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D-LS yang akan di terima oleh Bank atas pencairan dana tersebut.