Angsuran Pajak merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas utang yang dilakukan secara bertahap dengan cara cicilan atau pembayaran dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan penundaan adalah penangguhan atas utang-utang debitur yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kepailitan. Kedua hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) setelah adanya Pelaksanaan Kerja Praktek yang penulis lakukan pada KPP Pratama Banda Aceh memiliki tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pemberian angsuran atau penundaan pajak kepada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Setelah mengamati tata cara pemberian angsuran yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh dalam masa Job Training selama dua bulan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah Wajib Pajak Badan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang masih harus dibayar atau hutang pajak dalam hal Wajib Pajak benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.