Sejak terbentuknya Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2002 silam, H.T Zulkarnaini atau yang akrab disapa Ampon Bang memimpin Nagan Raya hingga 15 tahun. Di dalam periode kepemimpinannya Ampon Bang telah memenangkan 2 kali Pilkada di Nagan Raya yaitu Pilkada perdana pada tahun 2007 dan pilkada kedua pada tahun 2012. Namun sebelum pilkada pertama berlangsung Ampon Bang menjabat sebagai Pj. Bupati Nagan Raya selama 4 tahun dari sejak terbentuknya kabupaten tersebut. Dalam kepemimpinannya Ampon Bang telah membangun dinasti politik dengan menempatkan sejumlah keluarga dan kerabatnya dalam jajaran pemeritahan di Nagan Raya. Selain itu Ampon Bang juga ikut terlibat dalam kemenangan isterinya memperoleh kursi ketua DPRK Nagan Raya pada pemilu legislatif tahun 2014 dan ikut memenangkan Adik kandungnya pada pilkada serentak tahun 2017 di Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses, praktik, dan pola Ampon Bang dalam mempertahankan politik dinasti di Nagan Raya serta dampak eksistensi politik dinasti di Nagan Raya. Penelitian ini bersifat kajian lapangan dan kepustakaan, dimana data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang meliputi hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen dalam bentuk elektronik maupun cetak, undang-undang, skripsi, atikel, dan jurnal yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ampon Bang membantu kemenangan isterinya dengan cara mempromosi dan mengajak masyarakat memilih isterinya, mendoktrin Camat dan aparatur desa, dan melakukan kecurangan dalam rekrutmen caleg. Sedangkan dalam memenangkan adiknya, Ampon Bang membantu dengan cara melakukan intimidasi politik terhadap aparatur desa dan PNS, mendoktrin Camat meminta dana desa pada setiap Keuchik untuk mendukung dana kampanye adiknya, dan mempromosikan adiknya dengan cara menempatkan kalender adiknya pada sejumlah dinas dan kantor di Nagan Raya. Dampak positif esksistensi politik dinasti di Nagan Raya adalah progresifitas sektor infrastruktur dan penggunaan APBK tepat sasaran, sedangkan dampak negatifnya yaitu terabainya hak – hak rakyat dan kaum intelektual, lahirnya local strongmen, tertutupnya aspirasi masyarakat, melemahnya kinerja legislatif, dan hilangnya kebebasan untuk memilih. Kata Kunci :Dinasti, Politik, Pemilu, Pilkada