Pasal 178 KUHP menyebutkan bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tak terlarang ke suatu tempat perkuburan atau pengangkutan mayat yang tak terlarang ke suatu tempat perkuburan, dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu delapan ratus rupiah”. Namun, dalam prakteknya tindak pidana merintangi penguburan masih terjadi di Gampong Daroy Kameu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana merintangi pengangkutan mayat ke tempat perkuburan di Gampong Daroy Kameu, serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penegakan hukum terkait tindak pidana merintangi pengangkutan mayat ke tempat perkuburan. Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitiam hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana merintangi pengangkutan mayat ke tempat perkuburan dilatarbelakangi oleh status kependudukan dari korban, lemahnya administrasi gampong, dan minimnya sistem regulasi gampong. Upaya penegakan hukum terkait tindak pidana merintangi pengangkutan mayat ke tempat perkuburan, terdiri dari empat upaya penegakan hukum. Disarankan untuk melakukan penindakan dalam rangka menanggapi faktor penyebab terjadinya tindak pidana merintangi pengangkutan mayat ke tempat perkuburan, dan meningkatkan upaya perlindungan hukum, serta mengatasi kendala-kendala yang menghambat jalannya proses penegakan hukum terkait tindak pidana merintangi pengangkutan mayat ke tempat perkuburan.