Setiap perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, selama syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Semua perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks Hukum Adat ada beberapa syarat sahnya perjanjian yaitu apabila dilakukan dengan tunai, terang dan adanya para saksi. Adapun pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan di Desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah tidak dilaksanakan sebagaimana kesepakatan awal sehingga menimbulkan persengketaan dengan apa yang telah diatur dalam hukum adat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan di Kecamatan Permata, faktor penyebab terjadinya sengketa perjanjian bagi hasil, dan cara penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode yuridis empiris, dimana data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mempelajari buku-buku, teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah yang berkitan dengan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan mewawancarai responden dan informan yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan antara para pihak yang terjadi di Kecamatan Permata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dilakukan secara lisan (hukum adat) dan tanpa di hadiri para saksi, perbuatan ini yang menimbulkan faktor penyebab terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dan upacara adat gayo yang disebut dengan“Tepung Tawar Dedingin Sejuk Celala Bengi.” Disarankan kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang melakukan praktik perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dalam pelaksanaannya untuk turut melakukan perjanjian secara tertulis. Kepada Masyarakat sebaiknya melaksanakan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dengan mengikuti aturan yang telah diatur oleh hukumadatsetempat. Pemerintah dan perangkat hukum adat di kabupaten Bener Meriah diharapkan untuk mensosialisasikan kesetiap desa/kampung agar mengikuti sebagai panutan hukum adat serta mengaplikasikan kedalam kegiatan sehari-hari.