Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Bagian Keuangan pada PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Cabang Sultan Iskandar Muda selama dua bulan sejak tanggal 13 Februari 2017 hingga 13 April 2017. Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ialah untuk mengetahui pelaksanaan dan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Cabang Sultan Iskandar Muda. Metode pengumpulan data yang dilakukan yakni melalui observasi, interview dan dokumentasi. PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Cabang Sultan Iskandar Muda melakukan pengadaan barang-barang operasional untuk memperlancar kegiatan kerja seperti: pengadaan trolly, plastik pallet, lampu, peralatan elektronik, CCTV, peralatan vicon, ATK, dan lain sebagainya. Pengadaan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh Jr. Finance Manager (Junior Manajer Keuangan). Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Cabang Sultan Iskandar Muda ialah saat dilaksanakan pembayaran kepada rekanan. Pemungutan pajak tersebut dikenakan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian atau pengadaan barang. Pajak terutang akan disetorkan menggunakan sistem E-SSP melalui E-Tax Bank Mandiri (Bank Persepsi) paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Setelah selesai dilaksanakannya penyetoran, maka Jr. Manager Keuangan akan melaksanakan pelaporan pajak dengan ketentuan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. SPT tersebut akan disampaikan secara langsung oleh Junior Manager Keuangan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh pada awal bulan berikutnya. Tarif yang dikenakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak berdasarkan ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014. Pelaporan dan penyampaian pajak terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015.