KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DI KOTA BANDA ACEH Farah Diana M. Nur Rasyid Azhari Yahya ABSTRAK * * * Pendaftaran jaminan fidusia seharusnya diakhiri dengan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima jaminan fidusia. Kurang tegasnya pengaturan mengenai penghapusan jaminan fidusia berakibat penerima fidusia akan lebih memilih tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia. Dengan demikian, pihak yang dirugikan adalah debitor sebagai pemberi fidusia. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk:1) mengetahui dan menjelaskan peran dan tanggung jawab perusahaan pembiayaan konsumen dalam penghapusan jaminan fidusia. 2) mengetahui dan menjelaskan akibat hukum yang timbul ketika perusahaan pembiayaan konsumen tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriftif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengacu pada norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini berusaha menganalisa permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan mendasari aturan hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) setiap aturan hukum yang mengatur tentang jaminan fidusia selalu mewajibkan kreditor sebagai penerima fidusia untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia. Dengan demikian Perusahaan Pembiayaan sebagai kreditor berkewajiban untuk menghapus objek jaminan fidusia setelah kredit dilunasi oleh pihak debitor. 2) Produk hukum yang mengatur tentang jaminan fidusia masih dirasakan lemah sehingga belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang maksimal untuk semua pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor disarankan memahami betul tentang pentingnya penghapusan jaminan fidusia sehingga pihak debitor tidak merasa dirugikan oleh pihak kreditor dengan tidak dihapuskannya jaminan fidusia tersebut. Kepada Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia disarankan agar untuk segera melakukan penyempurnaan terhadap produk hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Dalam produk hukum selanjutnya diharapkan benarbenar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan jaminan fidusia. Perbaikan tersebut harus memuat aturan yang tegas dengan mencantumkan sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukan penghapusan jamina fidusia. Kata Kunci : Penghapusan Jaminan Fidusia, Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan.