Azhari Yahya Mahdi Syahbandir ** *** ABSTRAK Penanaman modal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum dengan cara menempatkan sebagian modal yang dimilikinya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan dibukanya kembali status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat untuk memaksimalkan pelaksanaan pengembangan Kawasan Sabang. Letak Kawasan Sabang yang unik dan khusus serta didukung oleh berbagai peluang dan potensi investasi membuat Kawasan Sabang menjadi pintu gerbang bagi para investor untuk menanamkan modal di kawasan ini. Walaupun Pemerintah sudah memberikan kewenangan yang besar kepada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) untuk mendukung investasi, namun dalam prakteknya arus masuk investasi ke kawasan ini masih sangat minim. Hal itu ditandai dengan belum dijadikannya Kawasan Sabang sebagai daerah kawasan tujuan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan juga menjelaskan upaya Pemerintah dalam mendukung percepatan arus penanaman modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer dilakukan juga penelitian lapangan (field research) dengan mewawancara langsung responden dan informan. Hasil penelitian menujukkan bahwa: pelaksanaan penanaman modal di Kawasan Sabang belum berjalan maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di Kawasan Sabang ini antara lain lemahnya kemampuan sumber daya manusia dari unsur BPKS, dan belum adanya peraturan pelaksana di bidang kelautan dan perikanan yang sangat dibutuhkan sesuai potensi dan peluang investasi yang ada di Kawasan Sabang. Kemudian hambatan yang dihadapi antara lain kurang tersedianya sarana insfrastruktur pendukung investasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan berinvestasi belum kondusif. Hal ini menyebabkan sulitnya mengundang investor untuk masuk ke Kawasan Sabang sehingga menyebabkan kawasan ini tidak termasuk sebagai daerah tujuan investasi. Disarankan agar pemerintah Kota Sabang dan BPKS agar memanfaatkan regulasi yang sudah ada dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada semaksimal mungkin. Kepada Pemerintah disarankan agar melakukan promosi berkaitan dengan peluang dan potensi Sabang sebagai daerah tujuan investasi dan juga memberi jaminan kepastian hukum bagi para investor guna menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam berinvestasi serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan proses kemajuan dan pengembangan Kawasan Sabang sebagai daerah tujuan investasi oleh para investor. Kata Kunci : Pelaksanaan, Penanaman Modal, Kawasan Sabang.