ABSTRAK MUZAKIR 2017 PERAN MUKIM DALAM MEMPERKUAT KEARIFAN LOKAL DI ACEH. (Suatu Kajian Di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dr. Husaini Ibrahim, MA Syiah Kuala. (vii, 77), pp., bibl,. App. Peran mukim dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh suatu keniscayaan, mengingat mukim merupakan sebuah institusi pemerintah adat yang secara historis memiliki nilai emosional tersendiri bagi masyarakat dan secara formal institusi mukim telah memiliki wewenang dalam sistem permerintahan Aceh yang diakui undang-udang Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dalam konteks memperkuat kearifan lokal di Aceh dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi mukimm dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan wawancara informan. Sedangkan data skunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mukim dalam memperkuat kaarifan lokal di Aceh sangat besar karena keariafan lokal merupakan aturan adat yang sudah menjadi sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang sarat dengan nilai moral, guna menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam sehingga keberlangsungan sumber daya alam mukim dapat terjaga dan terpelihara secara komprehensif. Mukim Siemdalam memperkuat kearifan lokal yang ada melalui, pertama, penguatan kelembagaan adat mukim. kedua, pengaturan adat (aturan-aturan adat), dan ketiga, penguatan peradilan adat (tingkat mukim dan gampong). Hambatan yang dihadapi mukim Siem dalam rangka menjaga dan memperkuat kearifan lokal yang ada disebabkan dua faktor internal dan eksternal. Secara internal antara lain: struktur manajemen mukim yang belum efektif sebagaimana mestinya, sistem administrasi yang amburadul. Secara eksternal antara lain: anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang belum Memadai, sarana dan prasarana yang belum memadai, kontribusi masyarakat masih lemah, dan kontribusi pemerintah belum sepenuhnya. Kepada Pemerintah Aceh umum dan pemerintah Aceh Besar khususnya diharapkan dapat menjadikan institusi mukim memiliki wewenang penuh, memiliki struktur pemerintahan yang jelas dan terarah dalam sistem pemerintahan saat ini, sehingga diharapkan institusi mukim benar-benar memiliki kedaulatan politik penuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan UUPA dan Qanun No. 4 Tahun 2003, salah satunya dalam menjaga kearifan lokal di Aceh. Kata Kunci : Mukim, Kearifan Lokal di Aceh