ABSTRAK Septian Prawira, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Akan tetapi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK) yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kaitan antara penyadapan dalam Undang-Undang KPK dengan hak privasi di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan alat bukti yang diperoleh dari penyadapan dalam teori pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (normative legal research) yang mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli melalui buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya, sehingga didapatkan data sekunder untuk selanjutnya dilakukan tindakan analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaitan antara penyadapan dengan hak privasi di Indonesia terletak dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang menyebutkan penyadapan sebagai tindakan yang membatasi hak privasi, seperti Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 . Kedudukan alat bukti yang diperoleh dari penyadapan dalam teori pembuktian yang dianut hukum acara pidana positif (negatief wettelijke) tidak mengakui keabsahan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah (unlawful legal evidence). Disarankan kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan agar tetap menjamin, melindungi, dan memenuhi HAM seperti hak privasi, demi terwujudnya tujuan hukum. Disarankan untuk mengumpulkan dan menghadirkan alat bukti yang sah dalam proses pembuktian dalam mengungkap kebenaran materiil.